DPR RI Sebut Ada 3 Persoalan Akut di Pemerintahan Jokowi, Secara Gentlemen Seharusnya Jokowi Bertindak Begini

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKJABAR.com, BANDUNG- Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pada Rabu (10/10) mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium.

Presiden Joko Widodo pun akhirnya membatalkan kenaikan harga BBM tersebut.

Alasan pembatalan kenaikan harga Premium karena menyerap aspirasi dari masyarakat dan ingin melakukan kajian yang cermat.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan, dibatalkannya kenaikan harga BBM jenis Premium hanya berselang kurang dari satu jam setelah diumumkan naik oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan pada Rabu, 10 Oktober 2018, pukul 16.30 WIB, setidaknya menandai ada tiga persoalan akut di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Poin Pertama, ada mismanagement dan unsur ketidakprofesionalan yang serius di dalam tubuh pemerintahan. Jika proses pengambilan kebijakan tersebut telah melalui prosedur yang benar, mestinya secara profesional seluruh unsur pemerintahan kompak melaksanakannya dan tidak ada alasan untuk mementahkannya kembali, apalagi sesudah dirilis ke masyarakat.

Presiden Jokowi

Presiden Jokowi,.Foto: jpc

 

Sebaliknya, jika proses pengambilan keputusannya ternyata tidak melalui prosedur yang benar, maka persoalannya menjadi lebih serius lagi. Sesudah kebijakan itu dibatalkan, seharusnya ada pernyataan terbuka dari Presiden mengenai siapa yang dianggap bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.

“Presiden harus menegur keras pembantunya yang telah melakukan kesalahan itu. Atau, jika Presiden secara gentleman mengambil alih tanggung jawab kesalahan tadi, maka Presiden perlu menindaklanjutinya dengan meminta maaf kepada masyarakat atas kecerobohan yang terjadi di dalam tubuh pemerintahannya tersebut,” tegas Hergun sapaan akrabnya dalam keterangan tertulis kepada Redaksi RMOLJabar (Pojoksatu.id group), Jumat (12/10).

loading...

Feeds