Siti Badriah 3 Kali Pemilu di Luar Negeri Selalu Dapat Surat Suara Via Pos, tapi Ternyata…

Dua dari kiri: Siti Badriah, mantan buruh migran menceritakan kesulitan para pembantu rumah tangga menggunakan hak suara saat pemilu. /Foto: jpc

Dua dari kiri: Siti Badriah, mantan buruh migran menceritakan kesulitan para pembantu rumah tangga menggunakan hak suara saat pemilu. /Foto: jpc


POJOKJABAR.com, BANDUNG– Hampir di setiap pelosok negeri Indonesia melaksanakan hak memilihnya pada setiap momentum Pemilu.

Seperti diketahui bersama, setiap pemilu berlangsung penduduk Indonesia berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara (TPS) menggunakan hak suaranya.

Keriuhan itu sepertinya tidak pernah dirasakan oleh Siti Badriah, saat menjadi pembantu rumah tangga di Kuala Lumpur, Malaysia. Sepanjang 2004-2014 berada di negeri semenanjung melayu itu, Siti sempat merasakan tiga kali pemilu.

Hanya saja keriangan menggunakan hak suara di luar negeri tidak semudah dibandingkan di tanah air. Apalagi yang berprofesi sebagai PRT.

Mereka harus mendapat izin dari majikan.

“Kalau majikan tidak mengizinkan nggak bisa menggunakan hak pilihnya,” kata Siti saat ditemui di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Minggu (7/10).

Lebih jauh diceritakannya, bagi buruh migran di luar negeri, setiap ada Pemilu mereka selalu mendapat surat suara melalui pos. Surat suara itu dikirimkan oleh penyelenggara pemilu luar negeri (PPLN).

Siti Badriah

Dua dari kiri: Siti Badriah, mantan buruh migran menceritakan kesulitan para pembantu rumah tangga menggunakan hak suara saat pemilu. /Foto: jpc

 

Akan tetapi surat itu sampai ke tangan WNI yang di luar negeri kerap terlambat dari hari pemungutan suara. “Ketika dikembalikan sudah lewat batas waktunya,” ucapnya.

Bentuk kendala lainnya ketika mengikuti pemilu di luar negeri yakni, para buruh migran hanya mengirimkan surat suara tapi formulir C4 tidak disertai. Hal itu berdampak pada keabsahan suara.

Lebih lucu lagi, kata Siti, kerap para buruh migran itu curhat soal pengalamannya sebagai PRT di luar negeri. Curhatan itu ditulis di surat suara.

“Curhatnya soal kasus mereka,” teranganya.

Ilustrasi

Ilustrasi

Menurutnya fenomena pemilu di luar negeri tidak terlepas dari kesulitan dar PPLN melakukan sosilisasi. Sejatinya pada masalah ini, PPLN menjelaskan kepada majikan PRT tentang pentingnya pemilu. “Sosialisai tidak hanya kepada pekerja migran saja, tapi kepada majikannya juga,” ucap Siti menandaskan.

Di tempatnya yang sama, Ketua Pokja Penyelenggara Pemilu Luar Negeri (PPLN) Wajid Fauzi menyebut terdapat 2.025.344 daftar pemilih tetap (DPT) luar negeri. Data tersebut akan terus diperbaiki demi terselenggaranya Pemilu pada April 2019 mendatang. “Itu data per 16 September 2018. Setelah itu masih memperbaiki,” ungkap Fauzi

ilus-pemilu

ilustrasi

 

Fauzi mengakui banya kendala yang dihadapi PPLN untuk mendapatkan data. Para WNI di luar negeri sulit untuk ditemui. Ada juga TKI di luar negeri kesulitan mendapatkan izin dari bosnya.

“Melihat beberapa kendala ada banyak yang tidak seperti itu sehingga kedatangannya pun kita tidak tahu, kepulangannya tidak tahu. Sehingga PPLN menghadapi kesulitan,” pungkasnya.

(rdw/jpc/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds