Jaksa Setya Budi Hartono: Boediono Tersangka, Perintah Praperadilan Wajib Dilaksanakan!

Kegiatan Pembekalan Antikorupsi dan  Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah Se-Jawa Barat, Selasa (17/4/2018)./Foto: Istimewa

Kegiatan Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah Se-Jawa Barat, Selasa (17/4/2018)./Foto: Istimewa

POJOKJABAR.com, BAMDUNG– Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang diwakili oleh Jaksa Setya Budi Hartono menegaskan bahwa putusan pengadilan adalah hukum yang harus ditaati. Hal ini ditegaskan Setya dalam kegiatan Pembekalan Antikorupsi dan  Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah Se-Jawa Barat.

Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Setya Budi Hartono menyatakan bahwa dalam aspek Diskresi bisa saja terdapat unsur pidana.  Apabila ada putusan pengadilan yg menyatakan bahwa terjadi tindak pidana korupsi dalam kebijakan yang diambil Kepala Daerah.

“Putusan Pengadilan adalah hukum yang harus ditaati,” kata Setya Budi Hartono,  Selasa (17/4/18).

Baca juga: Soal Kasus Kredit Fiktif Rp83 Miliar, Mahasiswa Ontrog Bank Mandiri Sukabumi

Menurut Setya, berkaca terhadap beberapa kasus yang ada dan sudah berkekuatan hukum tetap dipengadilan, maka sebagai penegak hukum wajib menindaklanjuti kasus tersebut.

“Kita berkaca terhadap praperadilan kasus yang ditangani KPK terkait mantan wakil presiden di praperadilan, dimana mantan Wakil Presiden Boediono secara bersama statusnya menjadi tersangka, maka sebagai penegak hukum wajib melaksanakan perintah praperadilan tersebut, ” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan yang diinisiasi oleh KPU Jawa Barat ini, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Basaria Panjaitan dari KPK,  Gubernur Jabar beserta Unsur Muspida dan juga lima puluh enam (56) Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Walikota beserta Wakilnya.

(mar/san/pojokjabar)

loading...

Feeds