Pencabutan IMB Masjid Hanbal Gagal, Begini Perintah Ketua Majelis Hakim kepada Bima Arya…

Kuasa Hukum Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal Febri Irmansyah./Foto: Ikhsan

Kuasa Hukum Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal Febri Irmansyah./Foto: Ikhsan

Cari Aman

POJOKJABAR.com, BANDUNG– Polemik pencabutan izin mendirikan bangunan (IMB) Masjid Imam Ahmad bin Hanbal Kota Bogor tidak selesai selama berbulan-bulan hingga. Pada akhirnya, terungkap dalam sidang putusan gugatan pihak yayasan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal yang digelar di Gedung PTUN Bandung, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Dalam sidang itu, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memerintahkan Calon Walikota Bogor Bima Arya untuk membatalkan kebijakannya terkait pencabutan IMB tersebut.

“Mengabulkan gugatan pada tergugat Bima Arya untuk membatalkan kebijakannya,” ucap Ketua Majelis Hakim, Hari Sugiharto dalam membacakan gugatan, Kamis (22/3/2018).

Pembatalan itu berupa pencabutan Surat Keputusan (SK) Kepala DPMPTSP Kota Bogor Nomor 645.8/1094 Tahun 2017 tanggal 20 September 2017 Tentang Pembekuan Keputusan Kepala BPPTPM Kota Bogor Nomor 645.8 -1014-BPPTPM-IX/2016 Tentang IMB Masjid tanggal 29 September 2016 kepada Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad Bin Hanbal.

Seperti yang diberitakan sebelumnya pada tanggal 29 Agustus 2017 keputusan Pemkot Bogor terkait pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Masjid Imam Ahmad bin Hanbal di Jalan Pandu Raya, Kota Bogor lantaran pengaduan masyarakat yang selama ini sudah banyak mengeluhkam aktivitas jamaah masjid yang dinilai menganut aliran Wahabi “Soalnya banyak masyarakat yang mengadu. Makanya kami kaji dan keputusan inilah (pencabutan IMB) yang kami ambil,” kata Bima saat masih menjabat Walikota Bogor yang ditemui para demonstran untuk mencabut IMB.

Baca juga: Isu Pembangunan Jangan Hanya Rencana tapi Harus Diwujudkan

Sebelumya Majelis Hakim mempertimbangkan dan sependapat dengan saksi ahli yang menyatakan bahwa ‎kebijakan yang diambil pemerintah daerah harus melalui sejumlah kajian untuk melindungi Pemerintah Bogor

“Karenakan sesuai bukti yang ada, ternyata masjid itu sudah memiliki IMB pada 2001 yang sudah dikeluarkan tergugat tadi dan ini juga untuk melindungi pemerintah daerah itu sendiri,” kata Hari.

Hingga berita ini ditulis, Pojokjabar.com mencoba menghubungi Kuasa hukum penggugat Febri Irmansyah namun hingga kini belum ada jawaban.

(San/Pojokjabar)


loading...

Feeds