Dialog Publik, Mahasiswa Bandung Kritisi Penguatan DPD

DIALOG : (ki-ka) Anton Budi Indrayana, Staf Ahli Kepresidenan Dr Asep Salahudin, Anggota DPD Ir Ayi Hambali dan Dosen Fak Hukum Unpad Dr Susi Dwi Harjanti saat dialog publik dengan BEM perguruan tinggi se Bandung Raya di kantor DPD RI, Kota Bandung, Selasa (20/2). Ist

DIALOG : (ki-ka) Anton Budi Indrayana, Staf Ahli Kepresidenan Dr Asep Salahudin, Anggota DPD Ir Ayi Hambali dan Dosen Fak Hukum Unpad Dr Susi Dwi Harjanti saat dialog publik dengan BEM perguruan tinggi se Bandung Raya di kantor DPD RI, Kota Bandung, Selasa (20/2). Ist

Cari Aman

POJOKJABAR.com, BANDUNG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) perguruan tinggi negeri dan swasta se Bandung Raya turut meramaikan acara Dialog Publik yang digagas oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bekerja sama dengan Uninus Bandung.

Dialog Publik bertajuk ‘Mewujudkan Kinerja Konstitusional DPD RI’ ini menghadirkan sejumlah pembicara. Diantaranya, Anggota DPD RI Ir H Ayi Hambali, Dosen senior Fakultas Hukum Unpad Dr Susi Dwi Harjanti dan Staf Ahli Deputi I Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Dr Asep Salahudin.

Menurut Ayi Hambali, DPD perlu mendengar langsung aspirasi dari masyarakat terkait keberadaan DPD selama ini. Nah, mahasiswa bagai bagian dari masyarakat yang dikenal kritis, konstruktif dan inovatif perlu didengar juga suaranya.

“Kita ingin mendengar aspirasi dari masyarakat tentang DPD, termasuk kalangan mahasiswa. Yang penting lagi apa sih yang diharapkan mahasiswa terhadap keberadaan DPD,” ujar Senator asal Jawa Barat ini seusai Dialog Publik di Kantor DPD Jalan Munding Laya, Kota Bandung, selasa (20/2/18).

Dialog publik yang dimoderatori oleh R Anton Budi Indrayana itu, mendapat antusias tinggi dari para mahasiswa. “Ternyata mereka cukup antusias dan menganggap DPD sebagai fasilitator bagi mahasiswa dalam menyalurkan aspirasinya. Mereka bisa bebas menyampaikan kritikan dan ketidakpuasan terhadap parlemen di Indonesia.

Mudahmudahan dengan adanya penyaluran aspirasi seperti ini akan mengurangi tekanantekanan sosial maupun politis, daripada terlalu dibendung akan meledak jadinya, kegelisahan mereka kegelisahan kita juga,” papar Ayi Hambali yang menjabat Wakil Ketua Komite IV DPD RI ini.

Ayi mengatakan, DPD sesuai kewenangannya senantiasa berjuang keras menyampaikan aspirasi dan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat agar dapat didengar oleh DPR.

“Namun semuanya itu sangat tergantung tanggapan dari DPR. Ketika DPR masih belum terlalu semangat melakukan amandemen UUD dan memberi sedikit kewenangan kepada DPD, ya hasilnya begitu- begitu saja,” ungkap Ayi.


loading...

Feeds