DPRD Kabupaten Bandung Barat Awasi PT TMP

Gedung DPRD Bandung Barat Sekarang. Foto : Google Street View

Gedung DPRD Bandung Barat Sekarang. Foto : Google Street View

POJOKJABAR.com, BANDUNG BARAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menilai proyek Jalan PLN di Kecamatan Saguling kacau. Proyek yang dikerjakan PT TMP ini menggunakan biaya community development atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari PLN atas pembangunan proyek PLTA Cisokan Hulu.

Jalan sepanjang 19.125 meter tersebut melewati beberapa desa, yakni Desa Sarinagen, Neglasari, Mekarsari, Cijenuk, Citalem, Sukamulya, dan Cicangkanghilir di Kecamatan Cipongkor, hingga Desa bongas dan Rancapanggung di Kecamatan cililin. Kerusakan jalan yang paling parah terdapat di Sarinagen, Neglasari, dan Cijenuk.

Menurut, Sekretaris Ketua Komisi III DPRD KBB, Pieter Juandis mengungkapkan, apabila pengerjaan yang dilakukan mencakup wilayah Bandung Barat pihaknya akan mengawasi betul mengenai pengerjaan jalan tersebut.

“Tetap dalam pengawasan, karena merupakan infrastruktur di wilayah Bandung Barat. Nanti akan saya cek ke lapangan bagaiman teknis pengerjaannya dan bahan-bahan yang digunakan. Kalau memang benar kita akan soroti kontraktornya, jangan sampai terjadi kembali di Bandung Barat,” kata Pieter kepada wartawan melalui telepon seluler, Minggu (12/2/2017).

Menurut Pieter, PLN mengucurkan dana sebesar Rp 225 miliar yang digunakan digunakan untuk rehabilitasi jalan dan pembangunan fasilitas umum di wilayah yang terdampak oleh proyek PLTA tersebut. Dari beberapa paket pembangunan jalan, salah satunya ialah jalur Rancapanggung-Cijenuk-Sarinagen.

“Dan juga apabila jalan tersebut merupakan CSR, pastinya harus ada tanggung jawab kepada masyarakat selaku penerima manfaat. Karena itu kita akan awasi dan coba memeriksa bobotnya sesuai dengan speknya tidak,” ungkap Pieter.

Karena itu dirinya berharap agar kepada perusahan atau pemerintah untuk jeli dalam memilih kontraktor dalam sebuah perencanaan pembangunan.

“Untuk selalu dicek backgroundnya, dan selalu mengawasi pengerjaannya kontraktor tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, Masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) DPC Kabupaten Bandung Barat, menuntut agar pengerjaan proyek jalan Hantar (PLN)Rajamandala-Saguling sepanjang 19.125 meter di Kecamatan Saguling dapat dipertanggungjawabkan. Pasalnya, pengerjaan yang dilakukan oleh PT TMP tersebut dinilai amburadul.

Sementara itu di lain pihak, Direktur perusahan tersebut belum ada jawaban hingga berita ini dikeluarkan ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler, Minggu (12/2/2017). (bie)

loading...

Feeds