Ridwan Kamil Minta KPK Evaluasi Sistem Pemkot Bandung

Walikota Bndung , Ridwan Kamil

Walikota Bndung , Ridwan Kamil

POJOKJABAR.com, BANDUNG – Walikota Bandung Ridwan Kamil meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengevaluasi sistem yang dijalankan Pemerintah Kota Bandung.

Ridwan Kamil mengaku, merasa kecolongan saat OTT di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) terjadi.

“Tahun ini saya meminta KPK ikut mengawasi sistem yang kami (Pemkot Bandung) bangun agar tidak kecolongan,” ujar Ridwan Kamil di Pendopo Kota Bandung, Kamis (9/2/2017).

Ridwan Kamil berharap, Pemerintah Kota Bandung bisa bekerjasama lebih erat lagi dengan KPK dalam bidang pemberantasan Korupsi. Dia mengaku terbuka dengan masukan-masukan konstruktif dari KPK.

“Intinya KPK itu jadi komentator dan awasi sistem. KPK bisa sampaikan Pak Wali di sini blong, disana kurang integritas dan disana kurang apa lagi,” ujarnya.

Lebih khusus Ridwan Kamil minta KPK  mengawasi dan mengevaluasi sistem di aturan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ngurus perizinan.

“Di perizinan sistemnya sudah canggih, tapi kita minta selalu dievaluasi karena secanggih apapun sistem, kalau manusia dibelakangnya ada masalah dengan integritas tetap bisa disabotase,” tandasnya.

Sementara itu, KPK menjadikan 3 urusan pemerintah daerah sebagai fokus pencegahan korupsi, termasuk di Pemerintah Kota Bandung. 

loading...

Feeds