Pemkab Bandung Kejar Predikat WTP dari BPKRI

Kantor Pemkab Bandung

Kantor Pemkab Bandung

POJOKJABAR.com, SOREANG – Terkait pemeriksaan atas belanja daerah yang akan dimulai pada 8 Februari 2017 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPKRI), Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Sofian telah meminta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membentuk tim Ad Hoc. Nantinya tim ini bertugas menyediakan dan melayani permintaan data-data belanja daerah yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun anggaran 2016 kemarin.

“Saya telah minta semua OPD membentuk tim Ad Hoc, untuk mengakomodir permintaan data dari BPK. Tim ini selanjutnya akan menghimpun data terutama kinerja mengenai manajemen aset atau Barang Milik Daerah (BMD),” kata Sofian, Selasa (7/2/2017).

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini, lanjut Sofian, bertujuan untuk meningkatkan tatanan dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan aset baik langsung maupun hibah. Manajemen aset yang dikelola Pemerintah Daerah (PD), seharusnya diperhatikan sejak tahap perencanaan hingga pemeriksaan penerimaan aset dan dilakukan secara serius.

“Panitia pengadaan barang tidak boleh main-main. LHP ini harus dijadikan bahan review untuk mendeteksi permasalahan, perbaikan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Sofian melanjutkan, ia meminta semua OPD siap menghadapi dan melayani pemeriksaan dari BPKRI ini. Ia berharap, Pemerintah Kabupaten Bandung, bisa menyajikan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan 2016 dengan baik dan mendapat predikat yang lebih baik.

“Saya ingin Pemkab Bandung bisa menyajikan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah sebaik mungkin. Semoga saja saja kali ini kita mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pelaksanaan Anggaran tahun 2016,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala BPK RI Perwakilan Jabar Arman Syifa, mengatakan, isi dari LHP yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung serta beberapa pemerintah daerah lainnya di Jawa Barat itu, berisi kelemahan dalam proses penganggaran dan perencanaan pengadaan. Selain itu, ada juga kelebihan pembayaran atas pelaksanaan belanja barang jasa dan belanja jasa konsultasi. Selain itu belanja bahan bakar minyak (BBM), belanja alat tulis kantor (ATK), service kendaraan bermotor tidak dipertanggungjawabkan sesuai dengan belanja yang sebenarnya.

“Kemudian pelaksanaan belanja perjalanan dinas tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, ada juga kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan gedung jalan irigasi dan jaringan. Mengenai denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan dan jaminan pelaksanaan yang belum, tidak dilakukan,” katanya. (fer)

loading...

Feeds