Luas Lahan Produktif di Kota Cimahi Merosot

"Luas lahan produktif di Kota Cimahi setiap tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk melindungi lahan produktifl, Pemerintah..."

POJOKJABAR.com, CIMAHI – Luas lahan produktif di Kota Cimahi setiap tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk melindungi lahan produktifl, Pemerintah Kota Cimahi sedang melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah (perda) Rencana detail tata ruang (RDTR).

Usulan pembahasan raperda RDTR ini untuk melindungi lahan pertanian di Cimahi, sebagai turunan dari undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Merosotnya lahan produktif di Kota Cimahi ditunjukan oleh dari Dinas pangan dan pertanian yang mencatat luas lahan sawah yang tersisa hanya 173 hektare. Sedangkan luas lahan kering seperti pekarangan, tegal atau ladang mencapai 916 hektare.

Apalagi, seiring perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, pembangunan perumahan di wilayah Utara, akan membuat lahan pertanian di Kota Cimahi yang hanya memiliki luas 40.25 km bisa semakin kritis.

Kepala Bidang Pertanian, Dinas pangan dan pertanian Kota Cimahi, Mita Mustikasari Mita mengatakan sebelum menggodok raperda tersebut, pihaknya mengaku kerap kesulitan dalam melindungi lahan-lahan pertanian yang tersebar di tiga kecamatan. Masalah utamanya adalah kendala status kepemilikan lahan.

“Lahan pertanian yang ada itu bukan semua milik umum, tapi juga pihak swasta. Pemerintah tidak punya (lahan). Untuk memudahkan perlindungan lahan pertanian tersebut, pemerintah membeli lahannya dulu sebagai aset,” katanya.

Dalam Raperda RDTR ia menjelaskan, ada beberapa poin yang mengatur bagaimana bentuk perlindungan lahan pertanian, dengan memetakan luas lahan yang harus dilindungi dan di daerah mana saja.

Dalam Raperda pun diatur bagaimana pemerintah membantu masyarakat pemilik lahan dengan pemberian subsidi pupuk, benih unggul, maupun bantuan lainnya. Terkait hal tersebut, Mita mengaku sedang melakukan pendataan kepada pemilik lahan produktif.

“Sekarang Raperda RDTR sudah masuk dalam pembahasan di bagian tata ruang dan Bappeda,” ucapnya.
 

loading...

Feeds