Wisata Heritage di Kota Cimahi Harus Diiringi Perda

Anggota komunitas Cimahi Heritage merapikan arsip foto sejarah Kota Cimahi di Pendopo DPRD Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita.

Anggota komunitas Cimahi Heritage merapikan arsip foto sejarah Kota Cimahi di Pendopo DPRD Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita.


POJOKJABAR.com, CIMAHI
– Pembentukan bidang Pariwisata dalam struktur organisasi di Pemerintah Kota Cimahi menjadi angin segar dalam merealisasikan wacana pembentukan wisata heritage di Kota Cimahi. Namun, pihak pemerintah pun harus membuat semacam regulasi untuk pemeliharaan dan perawatan bangunan bersejarah.

Demikian disampaikan ketua komunitas Cimahi Heritage, Mahmud Mubarak saat ditemui di Pendopo DPRD Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita, Kemarin.

Menurutnya, meski peluang terwujudnya wisata heritage di Kota Cimahi sangat besar, seiring pembentukan dinas pariwisata, namun hal itu tidak akan maksimal jika tidak diiringi Peraturan Daerah (Perda) yang melindungi keutuhan bangunan bersejarah itu sendiri.

“Kami menyambut baik adanya bidang yang secara khusus untuk wisata. Tapi, tetap saja hal ini harus diiringi dengan semacam perawatan dan pemeliharan. Itu harus tertuang dalam Perda,” ujar Mahmud.

Mahmud mencontohkan, saat ini, bangunan bersejarah yang berada di daerah Baros sudah mengalami banyak perubahan. Selama tidak ada aturan tentang pemelihraan, maka bisa jadi bangunan yang memiliki nilai sejarah bisa berubah fungsi dan bentuk.

“Ada rumah yang memiliki historis dan juga arsitektur khas jaman Belanda dibelah. Itu kan merusak. Apa yang mau dijual (untuk wisata sejarah) kalau sudah rusak, sementara yang ditawarkan adalah wisata sejarah,” katanya.

Mahmud mengakui, berubah fungsinya sebuah bangunan tidak terlepas dari status kepemilikan. Ada yang milik pribadi, ada pula milik TNI. Secara hukum tidak ada masalah. Namun, fungsi perda tersebut adalah untuk mengantisipasi kerusakan sekaligus pemeliharaan sebuah bangunan atau hal-hal yang memiliki nilai historis.

“Pemerintah harus mengeluarkan perda. Selama ini, yang ada di RPJMD adalah kawasan heritage, sementara turunannya (perawatan dan kategorisasi) belum dibuat,” terangnya.

Dibuatnya perda terkait pemeliharaan bukan berarti mengalihkan kepemilikan. Nantinya, bangunan-bangunan yang dianggap punya nilai historis itu tidak dibongkar maupun diubah bentuk bangunannya.

“Misalkan, ada bangunan sejarah kepemilikannya itu milik TNI, nanti akan ada koordinasi untuk tidak mengubah bangunan itu, sekaligus pemerintah memberikan intensif untuk perawatan,” pungkasnya. (bbb)

loading...

Feeds