Lima RSUD di Jawa Barat Disiapkan Jadi BLUD

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat di Cisarua Kabupaten Bandung Barat

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat di Cisarua Kabupaten Bandung Barat

POJOKJABAR.com, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengubah lima rumah sakit umum daerah (RSUD) Jawa Barat menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan perpanjangan dari Dinas Kesehatan Jabar.

Kelima RSUD tersebut yakni RSUD Al Ihsan, RSJ Cisarua Kabupaten Bandung Barat, RSUD Pamengpeuk Garut, RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, dan RS Paru Sidawangi Cirebon.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa menuturkan, perubahan ke lima RSUD menjadi BLUD diharapkan semakin meningkatkan pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. “BLUD berlangsungnya untuk peningkatan pelayanan pasien,” ucap Iwa kepada wartawan, kemarin.

Dikatakan Iwa, saat ini pihaknya tengah melakukan persiapan dan pembenahan sembari menunggu revisi keputusan gubernur terkait kuasa pengguaan anggaran BLUD. Dan ke lima RS tersebut akan efektif menjalankan BLUD mulai Maret tahun ini.

Khusus untuk 4 rumah sakit, selain Al Ihsan, harus menyelesaikan pola tarif, paling lambat Februari ini. “Perlu ditetapkan revisi Gubernur di 5 KPA BLUD untuk menjalankan kinerjanya secara otonom sebagai balai dari Dinkes,” ujarnya.

Selama proses revisi, lanjut dia, kelima RS tersebut harus berkonsultasi terkait teknis dengan dinas kesehatan Jabar dan asosiasi rumah sakit daerah. Hasilnya nanti disampaikan ke BKPAD, biro hukum untuk penguatan revisi Kepgub KPA RSU.

“Sambil menunggu revisi Kepgub harus tetap layani masyarakat sambil perlu ada pembinaan SDM rumah sakit, baik itu ASN maupun non ASN,”ujar Iwa.

Dengan ditetapkannya BLUD, Iwa berharap nentinya pelayanan terhadap pasien semakin lebih baik. “Dengan ada adanya BLUD ada visibilitas karena pelayanan tidak bisa nunggu. Ini kita dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ucap dia.

Nantinya, kata Iwa, dengan BLUD, RSUD cukup mengajukan kegiatan pada proses anggaran saja tiap tahunnya. Pedomannya rencana anggaran RS, dan neraca keuangaan, tapi teknis tetap di bawah Dinkes Jabar.

“Pedoman ini yang menjadi panduan dan pelaksanaan RS tersebut. Pelayanan meningkat tapi akuntabilitas dan tanggung jawab makin baik,” tandasnya. (rmo)

loading...

Feeds