Harus Ada Penghentian Penyidikan Terhadap Atty Suharti

Walikota Cimahi nonaktif, Atty Suharti Tochija usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu terkait kasus suap pembangunan Pasar Atas Baru  Cimahi.

Walikota Cimahi nonaktif, Atty Suharti Tochija usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu terkait kasus suap pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi.

POJOKJABAR.com, CIMAHI – Ketidakhadiran Atty Suharti sebagai Calon Walikota Cimahi dalam ajang debat publik Pilkada Cimahi 2017 disesalkan pengamat hukum.

Menurut Andi Syafrani praktisi hukum dan Dini Dewi Herniati pakar hukum Universitas Islam Bandung (Unisba), idealnya, pasangan calon kepala daerah layak mendapatkan hak penghentian penyidikan sementara terhadap berbagai persoalan hukum selama proses Pilkada berlangsung, kecuali menyangkut pidana Pemilu.

“Bagi seseorang yang tengah mengikuti proses tahapan Pilkada dan terjerat kasus hukum, seharusnya penyidikan dihentikan sementara hingga tahapan pilkada tuntas,” ungkap Andi usai menggelar Korelasi Politik dan Hukum dalam Pilkada, di Green Leaf Cafe, Cimahi Selatan, kemarin.

Dengan diberhentikanya proses hukum sementara bagi seseorang yang tengah mengikuti pilkada, lanjut dia, hal itu dilakukan agar menghindari adanya politisasi atau kriminalisasi. Bahkan sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Bawaslu, KPU, Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung mengenai pemberhentian hukum kepada seseorang calon yang tengah mengikuti kontestasi politik.

“Kalau tidak dihentikan tentunya akan mengganggu proses pelaksanaan demokrasi dan sangat merugikan bagi para pendukungnya,” tuturnya.

Menurut dia, upaya hukum praperadilan yang ditempuh Atty Suharti, dilakukan karena merasa ada kejanggalan terhadap proses Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Bahkan dalam OTT yang dikenakan pada Atty tidak ada barang bukti seperti yang diatur dalam KUHAP.

Saat itu, kata dia, KPK tidak melakukan pengeledahan di rumah yang bersangkutan (Atty) dan saat dibawa pun status hukumnya tidak dijelaskan.

“Dalam daftar bukti yang dimiliki KPK pun tidak ada bukti rekaman dan percakapan dalam ponsel. Jadi saya rasa ini masih janggal,” ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong para praktisi hukum dan akademisi untuk mendesak adanya revisi dalam UU dengan menambahkan satu pasal yang mengatur penghentian sementara kasus yang menimpa calon kepala daerah demi kepastian hukum, kecuali kasus menyangkut pidana pemilu.

“Intinya, paslon harus diberi imunitas untuk sementara waktu. Jangan sampai tuduhan tidak sebanding dengan pengeluaran calon maupun kerugian anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk pilkada karena pilkada menjadi tidak semarak,” pungkasnya. (gat)

 

loading...

Feeds