Wow… Anggaran Pemilihan Walikota Bandung Nanti Senilai Rp 66,1 Miliar

Ilustrasi Anggaran Pilkada

Ilustrasi Anggaran Pilkada

POJOKJABAR.com, BANDUNG – Pemkot Bandung siapkan anggaran Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) 2018 sebesar Rp 66,1 miliar dari APBD.  Pembiayaan itu, akan dialokasikan di dua tahun anggaran yakni tahun 2017 senilai Rp 10,5 miliar dan tahun 2018 senilai Rp 55,6 miliar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Yossi Irianto mengatakan, biaya penyelenggaraan Pilkada di tahun mendatang akan ditanggung bersama antara Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar.

“Dari Rp 88,6 miliar dana Pilkada untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) di Kota Bandung, Pemkot Bandung berencana untuk menggelontorkan dana sebesar Rp 66,1 miliar dari APBD. Pembiayaan itu, akan dialokasikan di dua tahun anggaran yakni tahun 2017 dan tahun 2018. Pemkot Bandung menganggarkan Rp 10,5 miliar dan Rp 55,6 miliar yang akan dibelanjakan pada tahun 2018,” sebut Yossi.

Ia mengatakan, nilai tersebut terbilang wajar dan telah sesuai dengan kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung dalam menyelenggarakan Pilkada.

“Jangan sampai penyelenggaraan demokrasi terhambat hanya karena ada persoalan anggaran dan pemerintah daerah harus menjamin itu,” kata Yossi, kemarin.

Dia menuturkan, bahwa proses Panitia Pengawas Pemilu direncanakan bakal dimulai pada Agustus tahun ini. Panitia akan melakukan penetapan petugas, pembentukan TPS dan menetapkan daftar pemilih.

“Jadi ada beberapa pembentukan pemutakiran data. Itu yang paling banyak, termasuk sosialisasi dan sebagainya,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Bandung Rifqi Alimubarok mengimbau agar warga masyarakat segera menyelesaikan persoalan administratif kependudukan, terutama berkaitan dengan e-KTP. Pihaknya perlu memastikan warga terdaftar.

“Tahapan paling krusial adalah pemutakhiran daftar pemilih. Sekarang di Bandung sudah efektif penggunaan KTP elektronik. Karena nanti, data yang dihimpun oleh KPU akan berbasis KTP elektronik,” ujar Rifqi.

Dia tidak ingin ada kasus-kasus seperti yang terjadi, di mana banyak warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap karena belum melakukan perekaman e-KTP. (arh)

Rencana Pembiayaan

  1. 2107, Dibelanjakan Rp 10,5 miliar
  2. 2018, Dibelanjakan Rp 55,6 miliar

 

loading...

Feeds