Jangan Telat Laporkan Dana Kampanye!

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKJABAR.com, CIMAHI  – KPU Kota Cimahi tetapkan batas akhir laporan hasil Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada 12 Februari 2017, pukul 18.00 WIB. Jika melebihi waktu yang telah ditentukan, maka kepesertaan calon Walikota bisa dibatalkan.

Demikian disampaikan komisioner KPU Kota Cimahi, Sri Suasti saat ditemui di Kantor KPU Kota Cimahi, Jalan Pasantren, belum lama ini.

Ia menjelaskan, berdasarkan PKPU nomor 8 tahun 2015 yang menyatakan hasil Pilkada bisa dianulir jika dana kampanye bermasalah. Dalam peraturan tersebut, di pasal 53 menyebutkan, Paslon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran dana kampanye dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

Pada pasal 54, Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan laporan akhir dana kampanye dan laporan penerimaan dana kampanye, sampai batas waktu yang ditentukan, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

” Kami akan tegas menerapkan peraturan. Apabila ada yang terlambat menyampaikan laporan, kami batalkan kepesertaannya” ucap Sri.

“Jika terlambat atau tidak menyerahkan LPPDK, kepesertaan sebagai pasangan calon Pilkada bisa dibatalkan atau didiskualifikasi. Tidak bisa ikut pencoblosan pada 15 Februari-nya,” ia melanjutkan.

Untuk itu Sri katakan, KPU terus mendorong setiap tim sukses untuk menyampaikan laporan tepat waktu. Sekaligus menghasilkan kualitas laporan yang memenuhi prinsip akuntabilitas.

Setiap Parpol atau gabungan Parpol beserta tim sukses, kata dia, akan mengisi model LPPDK dengan format yang sudah disediakan sesuai dengan PKPU nomor 13 tahun 2006.

Didalamnya berisi data pernyataan penyumbang, ada pernyataan sumbangan selain dari badan hukum, ada akumulasi laporan dana awal kampanye dan sumbangan. Sekaligus, laporan pengeluaran.

“Kami sengaja memberitahukannya jauh hari, agar Paslon dan tim suksesnya dapat mempersiapkan laporan akhir dana kampanye dan menyerahkannya tepat waktu. Laporan sumbangan dana kampanye plus pengeluaran harus jelas. Formatnya sudah disediakan. Setiap Paslon kan dibatasi dana kampanye sekitar Rp 25 milyar,” bebernya.

“Tentu dana kampanye akan berbeda-beda dalam hal besarannya. Asalkan sumbernya menurut hukum,” pungkasnya. (bbb)

 

loading...

Feeds

Sayana Apartment

Pembangunan Sayana Apartments Dimulai

DAMAI Putra Group (DPG) dan Nishitetsu Group bekerjasama dalam proyek Sayana Apartments. Hal ini disampaikan oleh Managing Director DPG, Widiastuti …