Pemprov Jabar Benahi Aset SMA/SMK Se-Jawa Barat

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKJABAR.com, BANDUNG – Terhitung sejak 1 Januari 2017 lalu, alih kelola SMA dan SMK dari kota dan kabupaten se-Jawa Barat sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk implementasi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berbagai persiapan peralihan pun sudah dilakukan secara matang sejak jauh hari, agar tidak lagi bermasalah dalam melaksanakannya.

Alih kelola SMA dan SMK itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 23/2014. Isinya, setiap tenaga pengajar atau pendidik sepenuhnya dikelola dan menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi termasuk aset berupa bangunan atau aset bergerak lainnya.

“Sebenarnya pada 29 September 2016 serah terima aset secara personal sudah dilakukan, dan 1 Januari 2017 sudah resmi alih kelola dari kota/kabupaten ke tingkat provinsi,” ucap Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, Dodin Rusmin Nuryadin.

Dodin mengungkapkan, alih kelola aset yang dimaksud meliputi 475 SMA dan 260 SMK ditambah 9.000 jenis fasilitas pendidikan lainnya, seperti laboralotium, barang perkantoran, kendaraan dan lainnya.

loading...

Feeds