Harga NJOP Dinilai Terlalu Rendah

Ilustrasi Pajak

Ilustrasi Pajak

POJOKJABAR.com, BANDUNG – Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung menyatakan, harga nilai jual objek pajak (NJOP) tak sesuai dengan praktik di lapangan.

“Karena selama ini disparitasnya sangat tinggi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan harga di lapangan,” ujar Kepala BPPD Kota Bandung Ema Sumarna, kepada wartawan, Jumat (13/1/2017).

Ema mencontohkan harga jual tanah di kawasan Gedebage, terlebih yang berlokasi di dekat Sumarecon, tertera di NJOP harga jualnya Rp500 ribu, sedangkan pada prakteknya, harganya menyentuh Rp2,5 juta per meter persegi. “Karenanya kita ingin melakukan penyesuaian, agar perbedaannya tidak terlalu jauh,” terang Ema.

Besaran penyesuaian ini tidak akan sama pada setiap bangunan. Untuk bangunan pertokoan atau kantor, kenaikan bisa sampai 100 persen. Tapi, untuk bangunan perumahan, atau bangunan yang ada di dalam gang, kenaikan sekitar 6 persen.

“Kalau kita hitung-hitung, meski pada akhirnya berpengaruh terhadap kenaikan PBB, sebenarnya kenaikan tidak memberatkan warga, karena PBB kan dibayarnya per tahun. Selain itu, manfaat pajak dikembalikan kepada masyarakat,” papar Ema.

Penyesuaian NJOP ini, masih menunggu pengesahan walikota. Namun, Ema sudah melakukan kajian. Atas kenaikan NJOP ini, dari hasil kajian diperoleh, angka potensi PBB yang bisa diperoleh jika rencana ini disetujui walikota sebesar 32 persen.

“Jika penyesuaian pajak ini disetujui, peluang pendapatan bisa naik sampai 32 persen. Dari potensi Rp383 miliar, Sehingga akalau ditambah, 32 persen, jadi Rp506 miliar,” terangnya.

Sementara itu, BPPD Kota Bandung menargetkan capaian PBB tahun ini sebesar Rp578 miliar. Menurut Ema target ini bisa terpenuhi dari piutang pajak yang belum dibayarkan oleh wajib paja (WP).

Berdasarkan data, tahun 2016, ada 72 persen WP yang membayar PBB, dengan nominal sebesar Rp417 miliar. “Tahun ini rencana kami bisa bertambahn sampai 100 persen,” tegasnya.

Karena pengajuan penyesuaian PBB ini masih belum disetujui walikota, maka pencetakan surat pemberitahuan pajak tahunan (SPPT) untuk PBB masih belum dicetak. “Mungkin Maret baru akan dicetak,” terangnya.

Berdasarkan data BPPD Kota Bandung pada 2016 lalu telah mencetak 544 ribu lembar SPPT. Padahal setelah diseleksi jumlah wp hanya 338 ribu. “Hal ini dikarenakan ada satu objek pajak, yang memiliki dua SPPT,” tambahnya.

Karenanya, tahun ini BPPD akan melakukan sensus pajak. Dengan alokasi dana Rp38 miliar, Ema akan menggandeng BPS Kota Bandung dan Lippi ITB yang dianggap sudah berpengalaman.

“Kami akan menerjunkan 4.500 tenaga pencacah untuk menyisir semua bangunan di Kota Bandung,” pungkasnya. (mur)

loading...

Feeds

Sayana Apartment

Pembangunan Sayana Apartments Dimulai

DAMAI Putra Group (DPG) dan Nishitetsu Group bekerjasama dalam proyek Sayana Apartments. Hal ini disampaikan oleh Managing Director DPG, Widiastuti …