Dana Pembebasan Lahan Milik Pemkot Cimahi Gagal Terserap

Suasana sidang di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi, Jalan H. Juanda, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. (Foto: Double-Exposure)

Suasana sidang di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi, Jalan H. Juanda, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. (Foto: Double-Exposure)

POJOKJABAR.com, CIMAHI – Alokasi anggaran sebesar Rp 36 miliar di tahun 2016 oleh Pemerintah Kota Cimahi untuk pembebasan lahan gagal terserap. Pembebasan lahan tersebut ditujukan untuk merealisasikan pembangunan Akademi Komunitas Negeri (AKN).

Anggota komisi III DPRD Kota Cimahi, Robin Sihombing mengatakan, hal itu buah dari perencanaan yang kurang maksimal. ”Ambisi Pemerintah Kota Cimahi tidak diperkuat dengan perencanaan matang dalam program pembebasan lahan tersebut,” katanya, saat ditemui di kantor DPRD Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita, belum lama ini.

Disinggung mengenai pelayanan fungsi dewan, Robin mengaku sudah melakukan tugasnya sebagai dewan dengan maksimal. Bahkan, Ia sebut, hingga Oktober 2016 pihaknya terus melakukan pemantauan progress pembebasan lahan.

DPRD Kota Cimahi pun sudah sempat menyarankan agar Pemkot Cimahi membatalkan pembebasan lahan, dan anggaran Rp 36 Miliar itu dipakai program lain yang bisa dirasakan masyarakat secara langsung. Alasannya, keberadaan AKN, jika dilihat dari kewenangan bukan kewenangan pemerintah daerah, tapi kewenagan kementrian teknologi dan pendidikan tinggi (Risetdikti).

Namun, pihak Pemerintah Kota Cimahi mengaku sudah melakukan kajian sekaligus penganggarannya. Ternyata 27 Desember 2016, pembebasan lahan gagal terealisasi. “Ini kan sangat disayangkan anggaran besar tidak terbelanjakan,” ucapnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan,mengungkapkan bahwa tidak terealisasinya pembebasan lahan disebabkan waktu yang mepet. Pasalnya, dalam pembebasan lahan terdapat sejumlah prosedur yang memakan waktu, seperti tahapan persiapan, pelaksanaan sampai tahap konsultasi publik.

“Kami kekurangan waktu, karena banyak proses yang harus dilakukan. Aturannya juga sangat banyak, tidak bisa ditabrak begitu saja,” kata Dikdik.

Gagalnya pembebasan lahan, ia akui berdampak pada tertundanya pembangunan AKN. “Tentu saja berdampak pada kecepatan kita untuk menyediakan sarana prasarana AKN,” katanya.

Namun, ia menegaskan, pihaknya hanya bisa berdiam diri. Untuk sementara, pihaknya akan memanfaatkan Baros Information Technology Creative (BITC) di Jalan Baros, sebagai gedung belajar AKN.

“Sementara nanti dianggarkan lagi untuk pembebasan lahan dan pembangunannya, untuk sementara kami memanfaatkan BITC,” pungkasnya. (bbb)

 

 

loading...

Feeds