Pemkot Jamin Pembatalan Perda Kota Cimahi Tak Ganggu Stabilitas Pemerintahan

Pemerintah Kota Cimahi

Pemerintah Kota Cimahi


POJOKJABAR.com, CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi menjamin enam Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi yang dibatalkan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak akan mengganggu stabilitas pemerintahan. Terlebih, penetapan resmi dari Pemerintah Pusat belum keluar.

Asisten Pemerintahan Kota Cimahi, Maria Fitriana mengatakan pihaknya masih menunggu penetapan resmi terkait langkah yang akan diambil, termasuk konsultasi dengan pihak Kemendagri.

“Kami konsultasi ke Kemendagri karena kami belum tahu Perda yang dibatalkan itu apakah Perda secara keseluruhan atau hanya ada beberapa pasal,” ujar Maria saat dihubungi melalui sambungan telefon.

Maria mengakui bahwa Perda yang dibatalkan merupakan Perda lama. Dalam keterangan Kemendagri ada enam Perda yang dibuat oleh DPRD Kota Cimahi harus dibatalkan antara lain Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah No 3 Tahun 2007, Perda Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi No 5 Tahun 2008.

Lalu, Pajak Daerah No 2 Tahun 2012, Pengendalian Pembuangan Air Limbah No 15 Tahun 2011, Izin Mendirikan Bangunan No 37 Tahun 2003 dan Perda Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bagi Perusahaan di Kota Cimahi No 10 Tahun 2013.

Maria menambahkan, jika yang dibatalkan merupakan Perda secara keseluruhan, Pemerintah Kota bersama DPRD Kota Cimahi akan membuat Perda baru.

“Memang yang dibatalkan itu dari tahun 2003. Sekarang ada pembahasan tentang penyesuaian, kalo misalkan itu memang tidak sesuai, akan membuat perda baru. Jadi kalau memang dibatalkan (secara keseluruhan) tidak akan mengganggu stabilitas pemerintahan,” terangnya.

Sampai saat ini, ia mengaku belum mengetahui kapan penetapan dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Secara terpisah, Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kota Cimahi Edi Kanedi mengaku belum mendapatkan laporan secara resmi dan detail mengenai pembatalan tersebutm Alasannya, baru pulang dari kunjungan kerja ke sejumlah daerah.

Namun, jika dibatalkan tanpa alasan yang jelas, pihaknya akan melakukan protes. Alasannya, dewan menjadi pihak yang bisa disalahkan oleh masyarakat. Disamping itu juga kami sudah banyak mengeluarkan energi dan materi untuk membahasnya.

“DPRD Kota Cimahi akan protes. Tapi jika memang pemerintah pusat alasannya jelas, tentu kami akan turut dan patuh terhadap Kemendagri,” terangnya. (bbb)

Loading...

loading...

Feeds