Pemerintah Kota Cimahi Tak Punya Anggaran Pengurusan HaKI

Pemerintah Kota Cimahi

Pemerintah Kota Cimahi


POJOKJABAR.com, CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi tidak mengalokasikan anggaran untuk pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dengan alasan proses panjang dan memakan waktu. Terlebih, pengurusan HaKI menjadi fokus yang digarap oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar.

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Perdagangan dan Pertanian (Diskopindagtan) Kota Cimahi Adet Chandra mengatakan, pihaknya memilih untuk tidak fokus pada bidang yang sudah digarap oleh Pemerintah Provinsi.

Alasan lain adalah, pengurusan HaKI tidaklah mudah karena proses panjang dan bisa loncat tahun.

“Waktunya yang panjang membuat Diskoperindagtan Kota Cimahi tidak mengalokasikan anggaran khusus lantaran dikhawatirkan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kami bekerjasama dengan provinsi yang memberi peluang dan fasilitasi,” ujarnya kepada wartawan, kemarin.

Ia melanjutkan, prosess yang panjang dan memakan waktu itu pula yang membuat hingga kini tidak pelaku UMKM di Cimahi yang mendaftarkan HaKI produknya ke Kementerian Hukum dan HAM.

Padahal, Diskopindagtan sempat menggelar keggiatan workshop mengenai HaKI yang diikuti oleh sekitar 100 UMKM. “Tapi, dari jumlah tersebut belum ada satupun peserta yang dikabarkan berminat untuk mengurusnya,” katanya.

Dari sekian banyak UMKM yang ada di Kota Cimahi, tercatat hanya batik Cimahi saja yang HaKInya sudah diterbitkan. Sementara itu, Badan Ekonomi Kreatif (BEKraf) yang beberapa hari lalu datang ke Cimahi meminta pelaku usaha untuk mengambil formulir pendaftaran yang disediakan di Pemprov Jabar.

Adet menilai pengurusan berkenaan hak cipta sangat penting bagi pelaku usaha. Apalagi sepanjang usahanya tersebut membutuhkan penggunaan merek untuk pemakaian jangka panjang, disarankan segera melakukan pendaftaran merek karena akan sangat bermanfaat.

Pasalnya, dengan adanya merek, konsumen terbantu dalam membedakan sebuah produk dari produk yang sejenis yang berasal dari sumber atau produsen yang berbeda. Dengan kata lain, pelaku usaha akan lebih mudah memasarkan produk/jasanya.

“Biasanya persyaratannya itu ada copy KTP dan logo produk yang dicetak dalam ukuran besar. Selain itu, juga merk dicetak diukuran 4×4 meter dan persyaratan lainnya,” ujarnya. (bbb)

Loading...

loading...

Feeds