Soal Sengketa Tanah Cibeureum, Pemkot dan DPRD Cimahi Jangan Saling Beropini!

 Suasana di sekitar lahan Pusat Niaga Cimahi (PNC), di Cibeureum, Kota Cimahi,

Suasana di sekitar lahan Pusat Niaga Cimahi (PNC), di Cibeureum, Kota Cimahi,


POJOKJABAR.com, CIMAHI – Direktur Perusahaan Daerah Jati Mandiri (PDJM) Maktal Nugraha menginginkan Pemerintah Kota dan DPRD Kota Cimahi bertindak nyata menyelesaikan sengketa tanah Cibeureum yang merupakan aset Pemerintah.

“Jujur, saya menyayangkan sikap Pemkot dan dewan, saya secara pribadi sudah berkorban tenaga, pikiran dan uang untuk mengurus PDJM. Masa pemerintah tidak mau berkorban. Secepatnya harus ada solusi jangan saling beropini, ini bukan politik tapi upaya menyelamatkan uang rakyat,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telefon, Kamis (16/6/2016).

Seperti diberitakan Kamis (16/6/2016), anggota DPRD Kota Cimahi, Robin Sihombing mengatakan Mahkamah Agung (MA) memutuskan sertifikat tanah Pusat Niaga Cimahi (PNC) di Cibeureum yang dikelola oleh PDJM (Perusahaan Daerah Jati mandiri) batal.

Keputusan itu membuat Pemerintah Kota Cimahi terancam kehilangan aset dan mengalami kerugian sebesar Rp. 51,3 Miliar dari penyertaan modal.

Robin pun mempertanyakan langkah yang diambil pihak Pemerintah Kota Sebagai penanggung jawab dan PDJM sebagai pengelola dalam mempertahankan aset.

Diberitakan pula bahwa Maktal mengaku akan terus melakukan upaya hukum sebisanya. Salah satunya dengan melakukan Bantahan ke pengadilan. Karena, jika sertifikat tanah dibatalkan, aset PDJM akan hilang dan itu merugikan jika dilihat secara nilai ekonomi.

Namun hal tersebut terbentur dengan tidak adanya anggaran. Sebabnya, selama bertahun-tahun, ia merasa PDJM tidak diberikan anggaran untuk modal mengurus aset, termasuk tanah Cibeureum.

Menanggapi pemberitaan tersebut, Pemerintah Kota Cimahi memanggil pihak Perusahaan Daerah Jati Mandiri (PDJM) untuk mengkonfirmasi terkait masalah yang membelit lahan Cibeureum yang diperuntukkan bagi Pusat Niaga Cimahi (PNC).

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Pemkot Cimahi, Kamis (16/6/2016) itu, Pemerintah Kota Cimahi mengaku akan melakukan langkah untuk menyelamatkan aset termasuk pensertifikatan ulang.

Langkah tersebut akan diawali dengan mengumpulkan data penguatan hukum. “Kami masih melakukan pengumpulan data. Pemkot Cimahi mendorong PDJM melakukan langkah upaya agar aset tidak hilang,” ujar Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi M. Yani, ketika dihubungi wartawan, Kamis (16/6).

Disinggung mengenai tidak ada perhatian yang diberikan Pemkot Cimahi terhadap PDJM, Yani secara tegas membantahnya. “Dalam pertemuan dengan PDJM, saya jelaskan bahwa Pemkot tidak melakukan pembiaran. Kalau terkait kebutuhan pembiayaan PDJM harus dilakukan melalui mekanisme, salah satunya lewat tambahan penyertaan modal dan itu harus dengan persetujuan DPRD Kota Cimahi,” ungkapnya.

Direktur PDJM Maktal Nugraha membenarkan adanya pertemuan dengan Pihak Pemerintah Kota. Ia pun mengaku sudah mengungkapkan secara gamblang bahwa penguasaan tanah oleh PDJM secara kronologis dalam posisi benar dan kuat. “Saya jelaskan dari mulai membeli dan seterusnya menempuh prosedur berlaku,” terangnya.

Namun, usai pertemuan tersebut, ia menilai belum ada kepastian soal dukungan pemkot yang bersifat pendanaan. “Saya akan lakukan apapun selama bisa dilakukan, tapi kalau terkait anggaran kan kami tidak punya. Perusda adalah milik Pemkot dan Dewan,” katanya. “Untuk itu, kita urus dengan duduk bersama (Pemkot, Dewan, dan Perusda) menyelesaikan permasalahan ini,” pungkasnya. (bbb)

Loading...

loading...

Feeds