Pemkot Cimahi Terancam Rugi Puluhan Miliar Gara-gara Ini…

Suasana di sekitar lahan Pusat Niaga Cimahi (PNC), di Cibeureum, Kota Cimahi, Kemarin. Pemerintah Kota Cimahi terancam kehilangan aset setelah MA memutuskan sertifikat tanah PNC yang dikelola oleh PDJM (Perusahaan Daerah Jati mandiri) batal.

Suasana di sekitar lahan Pusat Niaga Cimahi (PNC), di Cibeureum, Kota Cimahi, Kemarin. Pemerintah Kota Cimahi terancam kehilangan aset setelah MA memutuskan sertifikat tanah PNC yang dikelola oleh PDJM (Perusahaan Daerah Jati mandiri) batal.


POJOKJABAR.com, CIMAHI – Mahkamah Agung (MA) memutuskan sertifikat tanah Pusat Niaga Cimahi (PNC) di Cibeureum yang dikelola oleh PDJM (Perusahaan Daerah Jati mandiri) batal. Keputusan itu membuat Pemerintah Kota Cimahi terancam kehilangan aset dan mengalami kerugian sebesar Rp 51,3 Miliar dari penyertaan modal.

Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang anggota DPRD Kota Cimahi, Robin Sihombing. “Nomor putusannya 110 PK/TUN/2014, rapatnya dilakukan pada Rabu 4 maret 2015 memutuskan bahwa, membatalkkan sertifikat yang dimiliki PDJM dari mulai sertifikat 1 sampai 79 (sertifikat) oleh MA,” katanya, saat ditemui di ruang komisi III DPRD Kota Cimahi, Kemarin.

Dalam surat keputusan tersebut, MA pun memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mencabut atau mencoret sertifikat lahan Cibeureum. Keputusan tersebut dibuat karena status tanah PNC yang tidak jelas, setelah adanya gugatan dari ahli waris.

Sementara potensi kerugian APBD sebesar Rp. 51,3 Miliar adalah dari hasil penyertaan modal dari tahun 2006 – 2014 kepada PDJM. “Sudah melakukan beberapa kali penyertaan modal ke PDJM, totalnya 51,3 milyar,” ujar Robin.

Disinggung mengenai keterlibatan Dewan yang menyetujui penyertaan modal, Ia berkilah bahwa penyertaan modal diberikan bukan hanya untuk PNC saja. “Terlebih, penggunaannya dan pengawasan ada di pihak eksekutif. Kami (dewan) tidak punya kewenangan dalam hal teknis,” Robin jelaskan.

Lebih lanjut Robin mempertanyakan langkah yang diambil sebagai pihak Pemerintah Kota sebagai penanggung jawab.

“Panwasnya kan dari eksekutif soalnya. Jadi, mereka harus mengambil langkah bagaimana mempertahankan aset. Kalau tidak, Kota Cimahi akan mengalami kerugian,” ujarnya.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Utama PDJM Kota Cimahi, Maktal Nugraha menjelaskan bahwa ada dua putusan MA yang dibuat. Yang pertama memenangkan pihak PDJM dan yang kedua memenangkan salah satu penggugat.

Hal tersebut yang membuat hal tersebut mengemuka. “MA membuat dua keputusan yang tumpang tindih,” uajrnya. Terlepas dari itu, ia menyayangkan sikap Pemerintah Kota yang seakan acuh dengan tidak melakukan upaya apapun mengatasi permasalahan tanah PNC.

Salah satu buktinya adalah dengan tidak memberikan anggaran. “Pemerintah Kota tidak melakukan upaya sama sekali. Buktinya, selama bertahun-tahun PDJM tidak diberikan anggaran untuk modal mengurus tanah Cibeureum,” ujarnya.

Namun, ia mengaku akan terus melakukan upaya hukum sebisanya. Salah satunya dengan melakukan Bantahan ke pengadilan. Karena, jika sertifikat tanah dibatalkan, aset PDJM akan hilang dan itu merugikan jika dilihat secara nilai ekonomi.

“Kami tetap akan melakukan upaya hukum. Meskipun saya tidak yakin bisa berhasil, ya kita lihat saja nanti. Karena, untuk mengajukan bantahan itu kan butuh pengacara, dan pengacara harus dibayar. Kami anggaran dari mana?,” katanya. (bbb)

Loading...

loading...

Feeds