Pemkot Cimahi Gelar Rapat Soal Kantong Plastik Berbayar Lintas Instansi

LAYANI KONSUMEN : Karyawati melayani konsumen. Pemkot Cimahi melalui DKP akan melakukan rapat koordinasi dengan instansi lain terkait surat edaran dari pemerintah pusat tentang aturan penerapan kantong plastik berbayar.

LAYANI KONSUMEN : Karyawati melayani konsumen. Pemkot Cimahi melalui DKP akan melakukan rapat koordinasi dengan instansi lain terkait surat edaran dari pemerintah pusat tentang aturan penerapan kantong plastik berbayar.


POJOKJABAR.com, CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi melaui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) akan melakukan rapat koordinasi dengan instansi lain terkait surat edaran dari pemerintah pusat tentang aturan penerapan kantong plastik berbayar.

Upaya lainnya yaitu, mengundang perusahaan ritel dan lembaga konsumen untuk menjaring aspirasi soal ketentuan plastik berbayar.

Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Cimahi Ade Ruhiyat mengatakan koordinasi dan menjaring aspirasi terkait kantong plastik berbayar sangat perlu dilakukan.

“Pemkot Cimahi baru menerima surat edaran dari pemerintah pusat terkait aturan penerapan kantung berbayar plastik. Edaran tersebut harus ditindaklanjuti dengan aturan di tingkat daerah untuk memperkuat pelaksanaannya di lapangan,” katanya, Senin (13/6).

Dengan surat edaran yang diterima pada senin (13/6) itu, mau tidak mau pemerintah daerah harus mengaplikasikannya dengan segera.

Seperti diketahui, sejauh ini, Pemkot Cimahi belum memberlakukan aturan kantung plastik berbayar secara resmi karena belum memiliki aturan hukumnya.

Ade menjelaskan, dengan ketentuan baru dari pemerintah pusat, pihaknya perlu memperkuat dengan aturan daerah minimal peraturan walikota maupun peraturan daerah agar bisa ditaati perusahaan.

“Salah satu fungsi dari rapat koordinasi dengan instansi terkait lain di Pemkot Cimahi adalah merumuskan payung hukum dalam pemberlakuan plastik berbayar ini,” katanya.

Disinggung mengenai sejumlah ritel di Kota Cimahi sudah memungut bayaran atas kantong plastik kepada konsumen dengan alasan kebijakan perusahaan, Ade menerangkan hal itu bukan kebijakan Pemerintah Kota, namun inisiatif ritel. “Kami belum memiliki aturan (tentang plastik berbayar). Itu inisiatif mereka (ritel) saja,” katanya.

Ade menyatakan, kampanye menjaga lingkungan merupakan hal yang penting dan harus didukung. Termasuk diberlakukannya peraturan plastik berbayar diharapkan bisa menjadi alat perjuangan upaya pengurangan kantung plastik.
“Kantong plastik kan susah untuk diurai secara alami. Mudah-mudahan peraturan ini bisa menekan angka sampah plastik,” ucapnya.

“Memang belum ada kajian khusus kantung plastik berbayar terhadap volume sampah di Cimahi karena memang belum berlaku resmi. Bisa jadi tidak signifikan, namun harus kita lakukan untuk upaya perlindungan terhadap lingkungan,” pungkasnya. (bbb)

Loading...

loading...

Feeds