Pengendalian Kawasan Bandung Utara Terganjal Kewenangan

Perumahan di KBU terus meluas. Menyamakan persepsi pembangunan struktur ruang oleh masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Cimahi menggelar

Perumahan di KBU terus meluas. Menyamakan persepsi pembangunan struktur ruang oleh masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Cimahi menggelar "Sosialisasi Perda Tata Ruang" di The Edge Jln. Baros Kota Cimahi, Senin (30/5).


POJOKJABAR.com, CIMAHI – Menyamakan persepsi pembangunan struktur ruang oleh masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Cimahi menggelar “Sosialisasi Perda Tata Ruang” di The Edge Jln. Baros Kota Cimahi, Senin (30/5).

Peserta sosialisasi yang hadir sebanyak 250 orang, terdiri dari Kasi Trantib kelurahan dan kecamatan, LPM, perwakilan RT/RW dan masyarakat.

Wali Kota Cimahi, Atty Suharti didampingi Kepala Dinas PU Kota Cimahi Achmad Nuryana mengatakan, sosialisasi dilakukan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat terkait aturan dalam pembangunan.

Pasalnya, lahan yang tersisa di Kota Cimahi terbatas. Untuk itu, ia menilai masyarakat harus paham bahwa membangun harus sesuai aturan. “Jangan sampai Cimahi kecil makin semrawut. Tata ruang Kota Cimahi merupakan warisan zaman Belanda yang tidak disiapkan untuk kawasan permukiman penduduk,” kata Atty.

Disinggung terkait maraknya pembangunan di wilayah KBU, Atty menjelaskan perizinannya diatur oleh Pemprov. Jabar. Meski demikian, pemerintah Kota Cimahi tetap berupaya melakukan pengawasan dan pengendalian. “Perizinan di KBU ketat sekali. Tapi jika ada pembangunan yang melanggar kita tegur,” tuturnya.

Sementara itu, Kabid. Tata Ruang dan Bangunan Dinas PU Kota Cimahi M. Iyun, mengakui maraknya pembangunan perumahan di wilayah utara Kota Cimahi. Upaya penertiban bangunan yang melanggar, pihak dinas akan melakukan pendataan perizinan pengembang.

“Untuk luasan tertentu melihat kesesuaian pada Perda RT/RW, dibahas di BKPRD di Bappeda. Lalu mengajukan ke Provinsi Jabar untuk perizinannya,” ungkapnya.

Diakuinya, pengawasan dan pengendalian pembangunan di wilayah KBU terkendala kewenangan yang terbatas. “Terkait pengawasan memang tupoksi hanya sampai memberi peringatan, selanjutnya ditembuskan ke Satpol PP untuk penindakan.

Kendala lainnya aturan yang mengatur penindakan sedang direvisi pada Perda Ketertiban Umum. Ada juga Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Kota masih disusun sebagai tindaklanjut RTRW. Mudah-mudahan segera rampung,” tuturnya. (bbb)

Loading...

loading...

Feeds