KIA Sangat Diapresiasi oleh Disdukcasip Kabupaten Bandung Barat

Ilustrasi Kartu Identitas Anak (KIA)

Ilustrasi Kartu Identitas Anak (KIA)


caption

IST
ILUSTRASI: Pemberlakuan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Kementerian Dalam Negeri di tahun 2016 disambut baik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcasip) Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Kartu Identitas Anak untuk Perlindungan

POJOKJABAR.com, BANDUNG BARAT – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcasip) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyambut baik terkait pemberlakuan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Kementerian Dalam Negeri di tahun 2016. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA.

Menurut Kepala Disdukcasip KBB Wahyu Diguna menuturkan, pihaknya menyambut baik dengan dikeluarkannya Permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang KIA. Karena, KIA ini akan menjadi identitas resmi bagi anak yang berusia dibawah 17 tahun belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcasip.

Lanjut Wahyu mengatakan, bahwa KIA ini juga tentunya bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga masyarakat.

“Dengan diberlakukannya KIA, sebagaimana tugas negara untuk memberikan identitas kepada seluruh penduduknya termasuk anak-anak,” tutur Wahyu kepada wartawan di Ngamprah

Berdasarkan data dari Bidang Adminduk Disdukcapil KBB hingga akhir Tahun 2015, tercatat jumlah penduduk KBB mencapai 1.551.477 jiwa. Dari jumlah itu, untuk jumlah penduduk usia 0-5 yang diperkirakan akan terkena pemberlakuan KIA ini ada sebanyak 147.216. Sementara untuk penduduk usia 6-16 ada sebanyak 430.325 jiwa.

Sementara untuk penduduk wajib KTPel (Kartu Tanda Penduduk elektronik) sendiri ada sebanyak 1.127.988 jiwa. Dari jumlah itu, sebanyak 159.289 jiwa belum memiliki/belum tercetak untuk KTP elektroniknya. Data KTP yang belum tercetak masih bersifat dinamis, karena banyak warga yang belum terdata secara fakta kependudukannya. Seperti, meninggal dunia, pindah rumah dan fakta kependudukan lainnya.

Terkait pemberlakuan KIA di KBB, diakui Wahyu, saat ini pihaknya masih mempelajari isi dari Permendagri tersebut. Selain itu, pihaknya pun saat ini masih melakukan pembenahan untuk sejumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga wajib KTP yang belum tercetak.

Kendati demikian, kata Wahyu, kedepan pihaknya tentunya secara bertahap akan melakukan sosialisasi sebelum KIA benar-benar diberlakukan kepada warga yang ditargetkan dapat diterapkan di tahun 2017.

“Pusat sendiri masih berjalan dan baru mengambil beberapa contoh di kabupaten kota untuk dijadikan percontohan dalam pemberlakuan KIA ini, KBB tentunya akan mengikuti, namun saat ini kami masih membenahi KTP wajib dulu,” paparnya.

Sebelumnya, Disdukcasip KBB menetapkan untuk masa berlaku KTPel sampai seumur hidup, meski dalam sebagian KTP yang telah tercetak ada yang mencatumkan masa habis berlakunya. Hal tersebut, sebagaimana surat edaran yang diterima Disdukcasip KBB dari Menteri Dalam Negeri Nomor 470/296/SJ tentang perubahan kebijakan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Surat edaran tersebut, merupakan kelanjutan dari surat edaran Nomor 470/327/SJ tertanggal 17 Januari 2014 tentang perubahan kebijakan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana amanat Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam surat tersebut, sebagaimana pasal 64 ayat (7) huruf a Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 yang mengamanatkan bahwa KTPel untuk warga negara Indonesia masa berlakunya hingga seumur hidup. Hal tersebut, diperkuat dalam pasal 101 huruf c yang menyebutkan bahwa KTPel yang diterbitkan sebelum Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan masa berlakunya juga seumur hidup. (bie)

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds