Jumlah Kecelakaan Kerja di Kota Cimahi Menurun

Karyawati saat bekerja.  Angka Kecelakaan tenaga kerja di Kota Cimahi mengalami penurunan di tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Karyawati saat bekerja. Angka Kecelakaan tenaga kerja di Kota Cimahi mengalami penurunan di tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.


POJOKJABAR.com, CIMAHI – Angka Kecelakaan tenaga kerja mengalami penurunan di tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meski demikian, Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Cimahi akan terus menekan angka kecelakaan sampai ke titik zero accident.

Sebagai informasi, angka kecelakaan kerja di Kota Cimahi di tahun 2015 sebanyak 1.489 kasus, sementara di tahun sebelumnya sebanyak 1.917 kasus.

Sekretaris Disnakertransos, Untung Undiyanto menilai angka kecelakaan tersebut masih tinggi. “Memang mengalami penurunan (angka), tapi tetap saja itu dianggap tinggi,” ujarnya saat Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan “Optimalisasi Pemanfaatan Program Jamainan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan di Aula B, Pemkot Cimahi, Rabu (17/2). “Perlu ada sosialisasi dan upaya promotif lagi agar menekan angka kecelakaan kerja, bahkan kalau perlu hingga zero accident,” lanjutnya.

Untuk itu ia katakan, salah satu caranya adalah dengan menggelar bulan K3 (Keselamatan dan Kecelakaan Kerja) di setiap tahun oleh Pemkot Cimahi. Di tahun ini pihaknya akan mengadakan sejumlah kegiatan strategis seperti upacara, promotif lewat spanduk, umbul-umbul dan kegiatan sosialisasi.

Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Cimahi, Beni Bachtiar di tempat yang sama menekankan jumlah kecelakaan kerja harus mengalami penurunan.

Ia menilai, adanya kasus kecelakaan kerja yang masih tinggi karena perusahaan belum menjadikan K3 sebagai prioritas. “K3 itu penting, tapi masih ada perusahaan yang belum memprioritaskan hal itu,” ujarnya.

Lebih lanjut ia katakan, dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang diwarnai perdagangan bebas, butuh persiapan matang oleh pelaku usaha termasuk didalamnya tenaga kerja.

Perlambatan ekonomi global secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional dan sosial budaya masyarakat. Hal itu juga berdampak terhadap ketenagakerjaan dengan ditandai menurunnya produktifitas dan kesejahteraan pekerja, sampai maraknya isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan aksi demonstrasi.

Meski dalam konsisi tersebut, ia menerangkan, norma ketenagakerjaan tetap harus dijaga. Di masa mendatang masalah norma ini tidak hanya terpusat kepada pemerintah. Karena pemerintah sebagai regulator dan motivator sehingga yang terjadi hubungan harmonis.

“Saat ini masih sering terjadi perselisihan dan pengaduan tentang hubungan industrial. Misalnya, pelanggaran upah dan penyimpangan waktu kerja. kesuksesan Dinsosnakertrans salah satu indikatornya adalah minimnya pengaduan,” pungkasnya. (bbb)

Loading...

loading...

Feeds