Hanya 9 Sekolah di Cimahi yang Mampu Ujuan Nasional Berbasis Komputer

Ilustrasi

 

POJOKJABAR.com, CIMAHI – Untuk melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) diperlukan fasilitas yang memadai seperti server dan komputer yang cukup untuk siswa. Hal tersebut menjadi kendala untuk sekolah yang ada di Kota Cimahi dalam melaksanakan UNBK.

Maka dari itu, dari jumlah 48 sekolah tingkat SMA/SMAN, SMK/SMKN dan MA/MAN di Cimahi, tahun ini hanya sembilan sekolah yang melaksanakan UNBK.

“Sekolah yang sudah melaksanakan UNBK itu satu sekolah tingkat SMAN, satu MAN dan tujuh SMK. Sisanya hingga saat ini masih UN manual atau paper test,” ujar Kabid Pendidikan Menengah (Dikmen) Disdikpora Cimahi, Tita Mariam disela-sela sosialisasi UN Kota Cimahi di Gedung A Pemkot Pimahi, Rabu (17/2).


SMK ia katakan lebih banyak yang sudah UNBK karena disana komputernya sudah banyak. Tita mengatakan idealnya semua sekolah melaksanakan UNBK. Namun karena beberapa kendala, pemberlakuannya akan dilakukan secara bertahap.

Untuk bisa melaksanakan UNBK (terkait kendala), pihak sekolah bisa mengajukannya ke provinsi. Sebab, mulai Januari 2017, pengelolaan SMA dilakukan oleh provinsi. “Kemarin ada himbauan juga dari pemerintah pusat agar sekolah mengajukan ke Pemprov,” katanya.

Angka 9 sekolah tersebut merupakan peningkatan dibandingkan tahun 2015 yang hanya 5 sekolah melaksanakan UNBK.

Lebihlanjut Tita menuturkan, UNBK lebih bagus dibandingkan sistem paper test. Sebab dengan UNBK tingkat kecurangannya lebih minim. Karena, setiap komputer berbeda. “Dengan begitu tiap siswa tidak bisa saling contek,” imbuhnya.

Sementara itu, Walikota Cimahi Atty Suharti menuturkan, sosialiasi sebagai bentuk komitmen bersama dalam rangka menyusun dan memperbaharui prosedur penyelengaraan UN yang baik. Dengan begitu diharapkan menghasilkan output UN yang memuaskan.

“Proses yang harus ditempuh sesuai dengan yang akan disosialisasikan. Diharapkan ujian nasional dilaksanakan secara adil dan bijaksana serta tidak merugikan peserta didik,” katanya.

Dituturkan Atty, hal yang perlu dicermati, bahwa nilai Ujian Nasional bukan lagi acuan kelulusan. Artinya nilai Ujian Nasional tidak lagi diperhitungkan sebagai nilai kelulusan siswa.

Dijelaskan Atty, tahun ini kriteria kelulusan hanya tiga, yaitu siswa menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, dan lulus Ujian Nasional satuan atau program pendidikan.

“Setiap siswa yang mengikuti ujian nasional nantinya akan mendapatkan SKHUN (Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional), meskipun nilai ujian nasional tidak menentukan kelulusan, namun salah satu prasyarat kelulusan siswa harus mengikuti ujian nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut Atty menuturkan, sangat penting artinya untuk mempertahankan persentase tingkat kelulusan ujian nasional di Kota Cimahi, khususnya untuk tingkat SMA maupun SMP. Tingkat kelulusan ini tentu amat penting, salah satunya untuk IPM Kota Cimahi bidang pendidikan yang terkenal menempati ranking yang tinggi bila dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lainnya di seluruh Jabar.

“Saya minta Disdikpora agar dapat terus mengawal proses persiapan pelaksanaan UN baik dari mulai pendistribusian soal, saat pelaksanaan UN, lalu ketika masa pemeriksaan hasil UN hingga terakhir pada pengumuman hasil UN,” ujarnya.

Atty juga meminta agar pelaksanaan ujian nasional tahun 2016 ini dikawal dengan sebaik mungkin. Jangan sampai para siswa yang harus mengerjakan soal UN ini nantinya mengalami berbagai kesulitan teknis maupun non teknis hingga tidak dapat meraih hasil yang optimal, khususnya yang berkenaan dengan soal-soal yang berbasis komputer.

Selain itu dianggap penting sistem evaluasi pendidikan seperti ujian nasional dan ujian sekolah, sebagai alat untuk mengukur kemampuan siswa-siswi didik sekaligus dalam rangka pemetaan persebaran kompetensi dan kemampuan akademis para siswa sekolah. (bbb)