Dishub Kota Cimahi Tunggu Persetujuan Revisi Perda Retribusi Jasa Umum

Terkait tarif angkutan umum. Dishub Kota Cimahi mengungkapkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum telah disetujui anggota DPRD Kota Cimahi.

 

POJOKJABAR.com, CIMAHI – Dinas Perhubungan Kota Cimahi mengungkapkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum telah disetujui anggota DPRD Kota Cimahi. Untuk memberlakukan peraturan tersebut, pihaknya masih menunggu persetujuan DPRD Jabar dan Kementerian Dalam Negeri terkait.

“Pembahasan terkait kenaikan revisi tarif parkir baik roda dua, empat dan truk telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kota Cimahi,” ujar Kepala Bidang Teknik dan Sarana Dinas Perhubungan Kota Cimahi Rukandi Juliadi, di kantor Pemkot Cimahi, Selasa (16/2).

Persetujuan tersebut merupakan mekanisme yang berlaku. Persetujuan dari provinsi dan Kementerian Dalam Negeri ini diperlukan agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih atas.


Dalam revisi tersebut, tarif parkir terbaru untuk sepeda motor menjadi naik sebesar Rp 1.000 untuk satu jam pertama. Jumlah tersebut terus belakuk di jam berikutnya.

Sementara untuk kendaraan roda empat diusulkan menjadi Rp 2.000. Jumlah tersebut akan berlaku di jam berikutnya. Revisi Perda tersebut tak hanya membahas kenaikan tarif retribusi. Hal itu dilihat dari tarif parkir truk yang mengalami penurunan angka yang semula Rp 3.500 setiap jamnya menjadi Rp 2.500. “Tarif parkir untuk truk turun,” ucapnya singkat.

Ia berharap dengan kenaikan tarif dalam revisi Perda bisa memberi kontribusi yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi.

“Kontribusi retribusi parkir sebelum perda tersebut direvisi hanya mencapai Rp400 juta per tahunnya. Dengan direvisinya Perda, diharapkan bisa menggenjot kenaikan retribusi parkir hingga mencapai 50%,” terangnya.

Ia menjelaskan, Dishub Kota Cimahi hanya menaungi parkiran yang berada di bahu jalan (off street). “Kalau ruang parkir on street seperti lahan parkir di mall bukan domain pemkot,” ucapnya. “Yang masuk ke Pendapatan Daerah adalah yang off street saja,” pungkasnya. (bbb)