Ketua DPRD Kabupaten Bandung Berumroh Didanai Perusahaan Infrastuktur ?

Gedung DPRD Kabupaten Bandung
Gedung DPRD Kabupaten Bandung

 

POJOKJABAR.com, SOREANG – Kabar tidak mengenakan kembali terdengar di tubuh Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Bandung. Dimana,ketua DPRD dan Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung dikabarkan melakukan umroh didanai oleh perusahaan-perusahaan Infrastruktur di Kabupaten Bandung.

Ketua DPRD dan belasan Anggota Komisi C, pekan lalu berangkat ke Tanah Suci untuk melakukan ibadah umroh. Bukan tidak kebetulan, jika keberangkatan mereka dituduh dibiayai oleh perusahaan-perusahaan infrastruktur.

Hal tersebut dikarenakan, keberangkatan belasan anggota Komisi C yang notabene membidangi infrastruktur, pada tahun ini anggaran infrastruktur mencapai Rp 700 miliar. Dengan fakta itu, banyak rekanan yang berusaha mendekati komisi ini untuk memuluskan pembahasan anggaran hingga proyek-proyek infranstruktur.


Salah seorang sumber di DPRD Kabupaten Bandung yang tidak mau namanya disebut mengatakan, Ketua DPRD dan Belasan anggota Komisi C baru pulang dari ibadah umroh. “Katanya dibiayai oleh Perusahaan-Perusahaan Infrastruktur yang biasa mengerjakan proyek di Kabupaten Bandung,”ujarnya, Minggu (14/2).

Kabar mengenai Ketua DPRD dan Anggota Komisi C umroh dibiayai oleh pengusaha bisa dikatakan gratifikasi. Sebab, dana untuk umroh tidaklah sedikit.

“Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disana disebutkan jika menerima pemberian diatas Rp 1 juta, itu namanya gratifikasi,”tutur Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Forum Diskusi Anggaran (FDA) Kabupaten Bandung, Deni Abdullah.

Dipaparkannya, dalam Pasal12 b Undang-undang nomor 20 tahun 2001,disebutkan bentuk gratifikasi yang dimaksud bagi pjabat publik adalah menerima pemberian uang, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan.

“Sudah jelas, pemberian gratifikasi oleh pihak teryentu kepada pejabat publik itu untuk mempermudah urusannya. Ada timbal balik yang diharapkan oleh si pemberi,”paparnya.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten BAndung Firman B Soemantri, tidak membantah jika Ketua DPRD dan beberapa orang anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung berangkat umroh. “Memang umroh dan baru pulang kemarin. Tapi mereka pakai uang pribadi, bukan dibiayai pengusaha,”kata Firman.

Anggota DPRD juga kata Firman tahu jika gratifikasi sangat dilarang dan tidak boleh menerima pemberian dalam bentuk apapun dari siapapun selama masih menjabat sebagai pejabat publik.

“Kalau dibolehkan sama aturan dan ada yang mau bayarin umroh mah. Saya juga mau, tapi kan memang tidak boleh, kecuali pakai uang pribadi tentu boleh,”katanya. (mld)