Pungutan UAN bagi Siswa Kelas 6 SD di Bandung Barat Dinilai Salah

biaya sekolah
Ilustrasi Biaya Sekolah

 

POJOKJABAR.com, BANDUNG BARAT– Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) tidak membenarkan adanya pungutan uang sumbangan untuk pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UAN) bagi sekolah setingkat SD dan SMP.

Hal tersebut, menyusul adanya aduan warga terkait pungutan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah di SDN Warung Awi Desa Bojong Koneng Kecamatan Ngamprah yang mengklaim untuk pelaksanaan UAN.

Anggota Komisi IV DPRD KBB Didin Rahmat menegaskan, segala macam pungutan yang mengatasnamakan sumbangan untuk pelaksanaan UAN tidak dibenarkan. Karena, dirinya menilai, anggaran untuk biaya operasional dan pembangunan sekolah setingkat SD dan SMP sudah lebih dari cukup.


“Hal-hal semacam itu harus diberantas, karena Anggaran sekolah untuk SD dan SMP atau wajib belajar sembilan tahun ‘kan banyak, ada dana DAK (Dana Alokasi khusus) dari pusat, ada dana bantuan dari gubernur, Dana BOS, belum lagi ditambah dari APBD Kabupaten,” terangnya saat ditemui di ruang kerjanya dilingkungan Kantor DPRD KBB jalan Padalarang, Jumat (12/2).

Bahkan menyangkut soal anggaran itu, kata Didin, bagi warga kurang mampu yang telah memenuhi persyaratan, disediakan anggaran untuk biaya ongkos sekolah dan seragam. Meski, pihaknya pun tidak memungkiri dan menganggap wajar, terkadang ada juga warga yang telah menerima bantuan malah mempergunakannya untuk memenuhi kebutuhan yang lain, karena desakan ekonomi. “Asalkan benar-benar warga itu masuk kategori kurang mampu, ada KTM, ada anggaran untuk ongkos dan seragam sekolah,” ujarnya.

Terkait soal pungutan tersebut, pihaknya mendesak kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Daga (Disdikpora) KBB selaku pembina Kepala Sekolah agar memberikan peringatan atau sanksi karena telah melakukan pungutan yang mengklaim untuk pelaksanaan UAN. “Disdik jangan membiarkan berlarut-larut persoalan pungutan ini, nanti kebablasan, takutnya jadi contoh oleh sekolah lainnya,” tegasnya.

Ditempat yang sama Ketua Komisi IV DPRD KBB, Samsul Maarif menambahkan, pihaknya saat ini telah mengantongi delapan point aduan dari warga terkait penyelenggaraan pelayanan pendidikan di KBB. Salah satunya soal pungutan liar di sekolah yang saat ini terjadi di SDN Warung Awi Kecamatan Ngamprah.

“Delapan point sudah kita kantongi untuk menjadi bahan evaluasi kinerja triwulan pertama dinas terkait, selain warung awi kasus serupa juga terjadi di sekolah lain,” ungkap Samsul.

Meski enggan menyebutkan secara detil point pengaduan ini, Samsul berjanji telah menjadwalkan rapat evaluasi dengan memanggil dinas terkait untuk menemukan akar permasalahan dan solusi. Dengan begitu, dia berharap masalah serupa dalam penyelenggaraan pendidikan tidak terjadi di triwulan berikutnya.

“Penyaluran Dana BOS juga masuk dalam rapat triwulan pertama, Minggu depan sudah kita jadwalkan evaluasi dengan dinas terkait,”ucapnya.

Sebelumnya, saat akan dikonfirmasi terkait soal pungutan sumbangan yang diklaim untuk pelaksanaan UAN tersebut, pihak Kepala Sekolah SDN Warung Awi tidak berada di ruangannya.

“Duka kamana, lagi ada rapat katanya,” ucap salah seorang guru yang berada di ruangannya, Jumat (12/2/2016).

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah orang tua murid Kelas 6 SDN Warung Awi di RW 07 Kampung Warung Awi Desa Bojong Koneng Kecamatan Ngamprah mengeluhkan adanya pungutan oleh pihak sekolah yang diklaim sebagai uang sumbangan untuk pelaksanaan UAN. Pasalnya, sumbangan yang awalnya diminta secara sukarela malah jadi dipatok sebesar Rp 75.000/siswa.

Salah satu orang tua murid yang enggan disebutkan namanya menuturkan, penarikan pungutan yang diklaim sebagai uang sumbangan untuk UAN ini, dilakukan oleh kepala sekolah dengan terlebih dulu mengumpulkan semua orang tua murid kelas 6 yang anaknya akan melaksanakan ujian akhir sekolah.

Menurut kepala Sekolah saat itu, lanjut dia, kebijakan pungutan sumbangan sekolah terpaksa dilakukan karena untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak mencukupi untuk biaya pelaksanaan ujian akhir sekolah yang jumlahnya sebesar Rp 17 jutaan.

“Dana Bos tahun ini katanya tidak cukup karena sedang banyak pembangunan, jadi dana BOS kebanyakan untuk pembangunan atau perawatan sekolah,” pungkasnya. (bie)