Danai Tol dalam Kota Bandung, Kementrian Pekerjaan Umum Lirik Jepang

pembangunan jalan tol
Ilustrasi

POJOKJABAR.com, BANDUNG – Pemerintah pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat tengah menjajaki kerja sama dengan Japan Internasional Cooperation Agency (JICA). Kerja sama ini direncanakan untuk pendanaan pembangunan Bandung Intra Urban Tol Road sepanjang Pasteur-Cileunyi, Bandung.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa, di Gedung Sate, Bandung, Kamis (11/2). Iwa mengatakan, penjajakan kerja sama ini dilakukan sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan pembangunan BIUTR.

Berdasarkan rencana, sumber dana proyek tersebut berasal dari APBN atau dana pinjaman. “Info terakhir sedang penjajakan dengan JICA, Jepang,” ucapnya.

Iwa melanjutkan, rencana pembangunan BIUTR sudah mengalami kemajuan yang cukup baik. Bahkan, 14 lembaga dan kementerian telah sepakat lahannya digunakan untuk proyek tersebut.


Jalur BIUTR Pasteur-Cileunyi sepanjang 20,6 kilometer akan melintasi lahan milik sejumlah lembaga dan kementerian seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Agama, BPK RI, BPS, Polri, dan lembaga pemerintah lainnya. “Jadi hasil pertemuan yang dikoordinir Menko Kemaritiman Rizal Ramli itu, dari 14 lembaga dan kementerian sepakat mendukung pembangunan BIUTR Pasteur-Cileunyi,” katanya.

Nantinya, hasil pertemuan itu juga disepakati pembentukan tim kecil untuk menindaklanjuti penggunaan lahan milik 14 lembaga dan kementerian tersebut. Kesepakatan itu untuk melakukan pengukuran hingga lokasi mana saja dari lahan-lahan tersebut yang terkena proyek BIUTR.

“Sekarang proses lanjutan kami akan menghadap ke Kementerian PU Pera, rencananya Senin (15/2),” katanya. Sementara itu, untuk lanjutan pembangunan interchange kilometer 149 sepanjang 6,7 kilometer, Pemprov Jabar tahun ini menganggarkan Rp 200 miliar.

Anggaran itu digunakan untuk membebaskan lahan sepanjang 2,7 kilometer. Sedangkan empat kilometer sisanya dibebaskan dengan dana dari pemerintah pusat. “Yang empat kilometer dan 20 kilometer itu pendanaan dari pusat. Kami mendukung fasilitasi membantu penyelesaian,” ucapnya.

Disinggung besaran anggaran pembangunan BIUTR, pihaknya mengaku belum bisa memastikan hal itu. Saat ini sedang dilakukan penghitungan kembali, bahkan perubahan penetapan lokasi proyek tersebut juga akan diperpanjang hingga Desember tahun ini.

“Anggaran ini sedang dihitung kembali,” ucapnya. Saat dimintai pendapat mengenai adanya penolakan dari sejumlah warga Gedebage terkait proyek interchange, Iwa memastikan sudah tidak ada masalah. “Sampai saat ini tidak ada masalah. Mudah-mudahan tidak ada provokator,” ucapnya.

Iwa mengatakan, proyek pembangunan infrastruktur ini untuk kepentingan bersama. Jika tidak ada pembangunan infrastruktur yang dilakukan, Iwa khawatir pada 2018 Kota Bandung akan mengalami kemacetan yang parah. “Sekarang saja Sabtu dan Minggu Kota Bandung selalu macet. Ini untuk mengurai kemacetan. 2018 jangan sampai traffic jam,” katanya.

Untuk pembangunan BIUTR, rencananya dilakukan secara bertahap sesuai dengan jalur yang direncanakan. Trase I-1, akses Pasupati menuju underpass Gasibu dengan panjang 5,5 kilometer, trase I-2 Soekarno Hatta-Gedebage dengan panjang empat kilometer.

Untuk trase II-1, underpass Gasibu-Cicaheum-Ujungberung dengan panjang 8,8 kilometer. Trase II-2, Ujungberung-Soekarno Hatta dengan panjang 2,7 kilometer, trase II-3 Ujungberung-Cibiru-Cileunyi dengan panjang 6,3 kilometer. (agp)