Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar Kritisi Tayangan Televisi Tanah Air

Deddy Mizwar
Deddy Mizwar

POJOKJABAR.com, BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengkritisi tayangan program stasiun televisi di Tanah Air. Sebab, mayoritas program terutama sinetron tidak memberi manfaat bagi masyarakat.

Deddy menyontohkan, tayangan sinetron saat ini banyak yang memberi dampak negatif bagi masyarakat. Cerita sinetron menampilkan perilaku yang tak pantas ditiru seperti gaya hidup mewah dan konsumerisme.

Padahal, kata Deddy, seharusnya sinetron yang tayang di umum ini menceritakan hal positif agar bisa mencerahkan masyarakat. “Kadang-kadang aneh, kejar tayang ceritanya enggak jelas,” kata Deddy di Gedung Sate, Bandung, Rabu (10/2).

Selain isi yang tidak jelas, tambah Deddy, tayangan televisi di Tanah Air pun diperburuk dengan adanya sulih suara pada sinetron impor. Seperti diketahui, saat ini bermunculan sinetron asing yang tayang dengan berbahasa Indonesia.


Padahal, menurutnya, undang-undang penyiaran melarang penggunaan bahasa Indonesia pada tayangan sinetron asing. “Enggak boleh itu sebenarnya disulih suara, undang-undang enggak boleh sulih suara. Kok melanggar undang-undang dibolehkan,” katanya.

Penggunaan suara lokal pada sinetron asing ini, tambah Deddy, berpotensi merusak kebudayaan di masyarakat. Lebih lanjut Deddy katakan, anomali program televisi di Tanah Air ini pun diperburuk dengan munculnya tayangan politik.

Stasiun televisi yang dimiliki elit politik Tanah Air dimanfaatkan untuk kepentingan meraih suara masyarakat. “Sekarang tv dipake buat iklan parpol. Bayar enggak buat iklan? Sebab iklan tadi ada PPN. Kalau tidak bayar, itu penggelapan,” katanya.

Dengan adanya semua itu, Deddy menilai keberadaan lembaga sensor dan pengawas penyiaran di Tanah Air belum menjalankan tugasnya dengan baik. Padahal, undang-undang dan peraturan yang ada sudah cukup jelas mengatur tayangan televisi di masyarakat.

“Harus sesuai dengan peraturan. LSF di mana?” katanya seraya meminta pihak terkait lainnya bisa menegakkan aturan mengenai pertelevisian ini.

Selain belum maksimalnya kinerja dari lembaga pengawas, fenomena ini terjadi karena pihak televisi yang dinilai membandel. Menurutnya, televisi sulit diatur karena hanya mengejar rating tayangan.

“TV sangat sulit diatur, sampah juga masuk,” ucapnya. Padahal, kata Deddy, stasiun televisi bisa mengudara karena menggunakan frekuensi milik negara.

Sehingga, sudah sepatutnya tayangan televisi memberi manfaat bagi masyarakat dan negara serta mengikuti aturan yang ada. Maka dari itu, menurut Deddy, pada 2016 ini seluruh izin penggunaan frekuensi akan berakhir.

Hal ini menjadi momentum yang tepat untuk memperbaiki kualitas tayangan televisi di Indonesia. “Ini hak rakyat dipinjamkan untuk beberapa orang. Sekarang buat rakyat manfaatnya belum jelas, keuntungannya buat pemilik tv. Rakyat bisa mengambil kembali dengan aturan yang ada. Jadi ini tahun evaluasi,” pungkasnya. (agp)