Ada Lagi yang Angkat Bicara dan Tolak Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung

Presiden Joko Widodo didampingi rombongan saat simbolisasi dimulainya pembangunan jalur KA Jakarta-Bandung di Cikalong Wetan, KBB, Kamis (21/1). Lahan seluas 2.800 hektare milik PTPN VIII di Cikalong Wetan, KBB bakal resmi dijadikan sebagai Kota Baru Walini.

POJOKJABAR.com, BANDUNG – Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ternyàta masih belum didukung semua pihak di Jawa Barat. Kendati Pemerintah Pusat menyatakan proyek tersebut tetap akan dijalankan, DPRD Jawa Barat belum bulat mendukung megaproyek tersebut.

Salah datu Fraksi DPRD Jawa Barat yang menolak proyek bernilai Rp75 triliun itu adalah Fraksi Partai Gerindra.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat, Sunatra, mengatakan, pembangunan kereta api cepat yang dicanangkan Presiden Joko Widodo itu harus dibatalkan. Pasalnya, pembangunan jalur kereta api itu akan merusak lingkungan.

“Jalur kereta api tersebut menembus kawasan yang sudah dinyatakan sebagai kawasan strategis provinsi. Selain menembus Walini, Kabupaten Bandung Barat, jalur kereta api ini juga mengubah tata ruang di Tegalluar Kabupaten Bandung dan Gedebage Kota Bandung,” kata Sunatra, di Bandung, Rabu (10/2).


Menurut Sunatra, Walini merupakan daerah tangkapan air. Jika daerah ini berubah fungsi, mengakibatkan tangkapan dan pasokan air di DAS Citarum akan berkurang. Selain itu, Bendungan Saguling, Cirata, dan Jatiluhur akan terpengaruh juga.

Di samping itu, lanjutnya, berdasarkan Perda No. 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, kawasan Tegalluar di Kabupaten Bandung dan Gedebage di Kota Bandung termasuk cekungan Bandung yang harus diamankan tata ruangnya.

“Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat mengusulkan pilihan yang lebih baik dengan menghidupkan kembali jalur kereta api yang sudah mati, seperti Bandung-Tanjungsàri, Bandung-Ciwidey, dan Kota Banjar-Pangandaran sampai Cijulang,” pungkasnya. [des]