Pemkot Cimahi Ingin Lihat Kinerja PDJM sebelum Berikan Suntikan Dana

Walikota Cimahi, Atty Suharti saat menandatangani berkas pada pelantikan Sekda Kota Cimahi, M. Yani dan pejabat lainnya, belum lama ini. Pemkot Cimahi masih menunggu progres kinerja PDJM sebelum memberikan suntikan dana.

Walikota Cimahi, Atty Suharti saat menandatangani berkas pada pelantikan Sekda Kota Cimahi, M. Yani dan pejabat lainnya, belum lama ini. Pemkot Cimahi masih menunggu progres kinerja PDJM sebelum memberikan suntikan dana.


Seperti diberitakan sebelumnya, PDJM mengaku tidak bisa merealisasikan sejumlah program kerja disebabkan tidak ada anggaran yang diberikan Pemerintah Kota Cimahi. Hal itu membuat pihak PDJM merasa dikucilkan oleh Pemerintah Kota.

Hal itu disampaikan langsung oleh direktur PDJM Maktal Nugraha saat ditemui di ruang kerjanya, di Jl. HMS Mintareja, Cimahi, Kamis (21/1) lalu. Ia menjelaskan Perusda itu sahamnya 100 persen sahamnya milik Pemerintah daerah.
“Padahal kan tujuan dibentuknya PDJM ini salah satunya menghidupkan ekonomi kota dan membuka lapangan kerja,” katanya.

Ia mengungkapkan, di tahun 2015 pihak PDJM tidak memperoleh anggaran sepeserpun. Kondisi tersebut sudah berlangsung dari tahun 2013. Padahal pihaknya sudah mengajukan anggaran, baik untuk anggaran murni maupun anggaran Perubahan. “Tapi ya tetap saja anggaran tidak dicairkan. Saya juga tidak tahu kenapa,” ujarnya.

“Anggaran yang kami butuhkan selain untuk program, juga untuk menggaji karyawan. Jika dihitung dengan jajaran direksi butuh 75 juta perbulannya untuk operasional,” lanjutnya.

Untuk menutupi dana operasional, akhirnya ia mengaku menggadaikan harta pribadinya, berupa mobil. Dan hal itu dibebankan kepada hutang perusahaan. Ia mengisahkan, pada tahun 2014 anggaran yang tidak terserap sebesar 200 milyar dari pendapatan 1,4 Triliun.

“Dana terserap itu berarti ada pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan. Saya heran, kenapa pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan dianggarkan, sementara yang butuh anggaran tidak mendapat anggaran meski sudah mengajukan. Kami merasa dikucilkan,” terangnya seraya menjelaskan pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar.

Ia berharap Pemerintah kota memberikan anggaran, dan mensupport dengan kebijakan-kebijakan perizinan agar berbagai program PDJM bisa berjalan. (bbb)

Loading...

loading...

Feeds