Hotel Grand Paradise di Ngamprah Sedang Diselidiki Pemkab Bandung Barat

Grand Paradise Hotel Lembang yang berada di Jalan Raya Tangkuban Parahu, saat ini tengah dalam tahap evaluasi Pemkab Bandung Barat.

Grand Paradise Hotel Lembang yang berada di Jalan Raya Tangkuban Parahu, saat ini tengah dalam tahap evaluasi Pemkab Bandung Barat.


POJOKJABAR.com, NGAMPRAH– Dalam penertiban sejumlah bangunan liar di wilayah Kabupaten Bandung Utara (KBU), Keberadaan Grand Paradise Hotel Lembang yang berada di Jalan Raya Tangkuban Parahu, saat ini tengah dalam tahap evaluasi Pemkab Bandung Barat. Pasalnya, dugaan adanya pelanggaran dalam proses pembangunan menjadi evaluasi dari tim Badan Penanaman Modal Perizinan dan Pelayanan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bandung Barat.

Sekretaris Badan Pengelolaan Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT) Ade Zakir menuturkan, jika Grand Paradise saat ini dalam tahap evaluasi lantaran adanya dugaan pelanggaran bangunan dengan menutup saluran air. Padahal, kata dia, saluran air tersebut sudah jelas dilarang untuk ditutup oleh sebuah bangunan.

“Mengenai penutupan saluran air yang ditutup dengan bangunan. Dalam aturan tidak boleh dibangun di atas saluran air. Solusi terakhirnya apakah saluran harus dipindah atau bangunan yang harus digeser. Apalagi saluran air itu masuk di bagian Dinas Bina Marga,” kata Ade saat dijumpai di ruang kerjanya di Ngamprah, Selasa (17/11).

Selain itu untuk memperjelas persoalan saluran air yang ditutup oleh bangunan, kata dia, pihaknya dalam waktu dekat akan mengundang pihak pengelola Grand Paradise agar mengetahui alasan ditutupnya saluran air tersebut. Selain persoalan penutupan saluran air, kata dia, kondisi koefisien dasar bangunan (KDB) di Grand Paradise juga akan dikaji, apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak.

“Kalau berdasarkan aturan untuk di wilayah Kawasan Bandung Utara (KBU), untuk KDB itu 80:20. Dimana 20 % merupakan bangunan dan 80 % lahan hijau,” katanya.

Disinggung soal izin Grand Paradise sudah keluar, Ade mengaku, bahwa izinnya sempat tertunda lantaran berbagai hal. Pemilik Grand Paradise berdalih bahwa keberadaan bangunannya ini sudah ada sebelum BPMPPT lahir sejak 2013 lalu.

“Sekarang kita minta data kepada pihak pengelola soal pengajuan izin. Dan mereka rencananya akan memberikan data. Mudah-mudahan di bulan depan kesimpulan untuk jawaban ya atau tidak soal izin ini dikeluarkan, gimana keputusan tim yang sudah bekerja nanti. Kalau syaratnya terpenuhi, izin pasti keluar,” tegasnya.

Selain Grand Paradise, lanjut Ade, pihaknya juga terus mengawasi bangunan-bangunan yang belum mengantongi izin berdiri di wilayah KBU. Berdirinya bangunan di KBU setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Ia menyebutkan, sejak 2013 lalu, BPMPPT Kabupaten Bandung Barat sudah menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di wilayah KBU sebanyak 63 unit. Terdiri atas 6 hotel, 2 restoran dan 36 rumah tinggal, rumah susun 1, ruko 4, rumah sakit 1, klinik 1, dan lain-lain 9 unit seperti izin untuk pembangunan tower.

Di tahun 2014, kata dia, ada 61 unit IMB yang dikeluarkan mulai dari 2 rumah makan, ruko 6, hotel 4, rumah tinggal 28, sarana ibadah 1, kantor 1, asrama dan pendidikan 2, perumahan 2 (perumahan ini bukan baru tapi sebelum KBB dibentuk sudah ada), dan lain-lain ada 15.

Selanjutnya Di tahun 2015 hinga bulan Oktober, izin untuk ruko 1, rumah tinggal 49, kantor 1, perumahan 13 unit, sarana pendidikan Polri 1, pendidikan umum 2, rumah sakit 1, hotel 2 dan lain-lain 2. “Itu jumlah bangunan yang sudah memiliki izin di wilayah KBU. Kalau untuk bangunan yang tidak berizin kita tidak punya datanya,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Bandung Barat Abubakar meminta, agar seluruh SKPD terkait untuk menertibkan bangunan-bangunan liar yang tidak mengantongi izin di wilayah KBU. “Saya kira untuk wilayah KBU sudah ada regulasinya baik perda dari provinsi dan perda dari KBB. Tentu saja kita semua harus komitmen untuk mentaati aturan tersebut,” tegasnya.

Abubakar meyakini, tahun ke tahun proses perizinan akan terkendali dan pemerintah akan terus melakukan sosialisasi agar tidak mendirikan bangunan tanpa izin. “Bagi mereka yang tidak melakukan proses izin agar melakukan izin. Pemerintah akan bertindak tegas. Karena fungsi KBU merupakan kawasan konservasi,” pungkasya.

(bie)

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds