Penggenangan Jatigede Minta Dibatalkan

Dua orang ibu warga Jatigede menangis saat melakukan unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, kemarin (28/8). Massa menolak rencana penggenangan yang akan dilakukan pada tanggal 31 Agustus mendatang karena proses penyelesaian penggantian lahan dan tempat tinggal warga belum tuntas.
Dua orang ibu warga Jatigede menangis saat melakukan unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, kemarin (28/8). Massa menolak rencana penggenangan yang akan dilakukan pada tanggal 31 Agustus mendatang karena proses penyelesaian penggantian lahan dan tempat tinggal warga belum tuntas.
Dua orang ibu warga Jatigede menangis saat melakukan unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (28/8/2015). Massa menolak rencana penggenangan yang akan dilakukan pada tanggal 31 Agustus mendatang karena proses penyelesaian penggantian lahan dan tempat tinggal warga belum tuntas.

POJOKJABAR.id, BANDUNG – Rencana penggenangan waduk Jatigede pada 31 Agustus 2015 mendatang masih mendapatkan pertentangan. Puluhan warga yang yang tergabung dalam aliansi rakyat Jatigede pun menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung sateĀ  dengan tuntutan pembatalan penggenangan waduk Jatigede, Jumat (28/8).

Dalam aksinya massa pun menggelar orasi secara bergantian dan menggelar berbagi poster. Diantaranya bertuliskan “Menolak
penggenangan bendungan jatigede” dan “Proyek jatigede cacat hukum”. Termasuk poster bertuliskan “Bendungan
untungkan industri” dan “40.000 penduduk terancam miskin”.

Koordinator Aliansi Rakyat Jatigede Arip Yogiawan mengatakan, pemerintah merencanakan penggenangan waduk Jatigede pada tanggal 31 Agustus 2015 mendatang di tengah belum selesainya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Keresahan rakyat
terkena dampak pembangunan waduk akan masa depan mereka semakin meningkat, sementara pemerintah terus mengatakan bahwa sudah tidak ada masalah dilapangan.

“Tuntutan penyelesaian ganti rugi seperti masalah salah ukur, salah bayar, salah klasifikasi, tanah terisolir dan tanah terlewat yang menurut verifikasi Samsat (Satuan Manunggal Satu Atap) Jatigede berjumlah 12.000 keluhan, belum mendapatkan respon dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi,” ujarnya.


Dalam hal itu, kata dia, pemerintah tidak mendasarkan penanganan dampak sosial pada standar hak asasi manusia serta tidak
memperhatikan PP No. 37 Tahun 2010 Tentang Bendungan. Khususnya Pasal 38 yang mewajibkan dalam konstruksi, pembangunan bendungan harus melakukan kegiatan, Pembersihan lahan genangan, Pemindahan penduduk dan/atau pemukiman kembali penduduk, Penyelamatan benda bersejarah, dan Pemindahan satwa liar yang dilindungi dari daerah genangan.

“Prosedur pemberkasan dan verifikasi data pun menyulitkan warga untuk bisa menerima dana kompensasi dan dana santunan,
misalkan mengenai proses penetapan ahli waris yang harus melalui penetapan pengadilan,” katanya.

Selain harus menanggung biaya mahal, lanjutnya, masyarakat juga harus menunggu penetapan pengadilan dengan waktu cukup lama.

“Hampir tidak mungkin mengejar waktu pemberkasan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah juga berupaya menekan warga agar segera pindah menjelang tenggat penggenangan tanggal 31 Agustus 2015. Salah satu caranya dengan memutus sambungan listrik, lima hari sebelum penggenangan. Aparat negara seperti polisi dan TNI akan berada di barisan depan untuk menyukseskan rencana tersebut karena pemerintah sudah menggelontorkan dana pengamanan,” katanya.

Menurutnya, tidak ada satu solusi pun yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh rakyat.

Kritik dari berbagai pihak terkait keamanan waduk dan keberlanjutan lingkungan hidup sama sekali tidak digubris. Ahli geologi dan hutan mempertanyakan kebijakan pembangunan waduk secara terbuka namun tidak pernah mendapatkan penjelasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

“Oleh karena itulah, terkait rencana pembangunan infrastruktur Jokowi-JK dan penggenangan waduk jatigede, Aliansi Rakyat Jatigede (ARJ) menyatakan sikap, hentikan pembangunan untuk kepentingan pemodal,” tandasnya.

(RadarBandung/agp)