Bansos Rp 223 Miliar Dihentikan

gubernur_ramdhani (1)
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan

POJOKJABAR.id, BANDUNG-Mulai tahun ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan penyaluran bantuan sosial dan dana hibah. Jumlah dana bantuan yang tidak disalurkan itu mencapai Rp 223 miliar.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, penghentian saluran bantuan ini seiring adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan. Aturan tersebut mengharuskan penerima dana bansos dan hibah memiliki badan hukum.

Padahal, masyarakat kecil seperti petani, nelayan, dan penerima bantuan tutilahu tidak memiliki badan hukum. Akibat terhentinya dana, banyak masyarakat kecil yang tidak bisa merasakan bantuan itu.

Heryawan menjelaskan, dana bantuan yang tidak bisa diberikan itu di antaranya untuk Posyandu sebesar Rp 110 miliar, rumah tinggal layak huni Rp 38 miliar untuk 38 ribu masyarakat miskin, serta bantuan traktor untuk petani Rp 75 miliar.


“Ini kan menjadi sulit. Kami sulit menyalurkannya,” kata Heryawan di Gedung Sate, Bandung, Kamis (27/8). Heryawan memprediksi, tahun ini penyerapan dana bansos dan hibah akan sulit terealisasi.

Oleh karena itu, pemprov akan meminta kejelasan dari pusat terkait kejelasan aturan tersebut. “Sudah berkirim surat ke Mendagri, dan saya juga sudah ketemu Mendagri. Katanya akan mengambil langkah,” katanya.

Sebelum ada kejelasan aturan, kata Heryawan, pemprov hanya akan mencairkan bantuan ke masyarakat yang berbadan hukum saja. Jadi, bantuan ke masyarakat yang tidak berbadan hukum akan dihentikan dulu.

“Kalau bantuan ke sekolah-sekolah untuk perbaikan ruang kelas dan bantun desa, masih bisa dilakukan. Begitu juga bantuan untuk koperasi dan pengrajin berbadan hukum, masih tetap akan dicarikan,” katanya.

(RadarBandung/agp)