Penggenangan Jatigede Perlu Perencanaan Terukur

Waduk Jatigede
Waduk Jatigede
Waduk Jatigede

POJOKJABAR.id, BANDUNG-Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong kepada Tim Penggenangan Waduk Jatigede untuk membuat perencanaan harian. Hal ini sangat penting mengingat waktu penggenangan sudah semakin dekat.

Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengatakan, sesuai instruksi Presiden, waktu penggenangan tetap dilakukan pada 31 Agustus mendatang. Pihaknya meminta Wakil Bupati Sumedang Eka Setiawan selaku Ketua Tim Penggenangan untuk segera membuat perencanaan yang matang dan terukur.

“Perencanaan dan progresnya harus day by day. Tinggal empat hari lagi, harus cepat selesai,” kata Deddy.

Deddy menjelaskan, perencanaan harus dibuat selama 220 hari ke depan sesuai dengan masa penggenangan. Namun, perencanaan utama harus fokus pada nasib warga di Desa Jemaah yang menjadi desa pertama digenangi.


Saat ini, lanjutnya, tersisa 19 kepala keluarga di desa tersebut yang belum menerima pembayaran. Meski sedikit, namun pemerintah wajib memenuhi seluruh hak warga yang terkena dampak penggenangan.

Adapun penggenangan Desa Jemah memakan waktu 12 hari. “Hak-hak masyarakat yang desanya akan digenangi harus dipenuhi terlebih dahulu, mulai dari hak ekonomi, hak budaya, dan hak sosial,” katanya.

Meski waktu semakin sempit, menurutnya, tim penggenangan harus tetap memprioritaskan hak warga yang terkena dampak. Jika hak warga belum terpenuhi sampai waktu penggenangan, dikhawatirkan muncul masalah sosial baru.

Jika merasa tidak sanggup, Deddy mengusulkan tim penggenangan memberitahukan kepada Presiden agar waktu penggenangan digeser. “Loyalitas pada Presiden jangan sampai harus mengorbankan rakyat kecil yang terkena dampak. Apa susahnya menggeser 1-2 hari atau seminggu, asalkan hak warga terpenuhi,” bebernya.

Pihaknya mendukung relokasi warga terkena dampak dengan memberikan dana bantuan kepada Pemkab Sumedang sebesar Rp 163 miliar untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas khusus, seperti puskesmas dan sekolah. Dana bantuan ini diharapkan dapat mempercepat relokasi warga.

Selain itu, TNI dan Polri pun siap membantu dengan memindahkan barang-barang milik warga. Hal ini cukup penting mengingat barang milik warga harus diamankan agar terhindar dari pencurian.

“Jangan curiga sama TNI dan Polri karena mereka akan siap membantu,” jelasnya. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggaru Trisasongko Widiyanto mengatakan, realisasi pembayaran ganti rugi sudah mencapai 8.165 KK atau 74,7 persen dari total 11 ribu KK.

Adapun realisasi pembayaran di 3 desa (Jemah, Cipaku, Sukakersa) penggenangan tahap pertama telah mencapai 90 persen. “Kami akan selesaikan secepatnya sebelum 31 Agustus,” pungkasnya.

(RadarBandung/agp)