Waw.. Penimbun Sembako Diancam Rp50 Miliar

sembako
Ilustrasi.
Ilustrasi Pasar Sembako
Ilustrasi Pasar Sembako

POJOKJABAR.id,BANDUNG – Sesuai maklumat Kapolri Jenderal Badrodin Haiti Nomor MAK/01/VIII/2015 tentang Larangan Melakukan Penimbunan atau Penyimpanan Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok, Kepolisian Jawa Barat (Polda Jabar) mengingatkan kepada seluruh pengusaha dan para pedagang khususnya di wilayah Jabar, untuk tidak melakukan penimbunan bahan pokon untuk masyarakat.

“Beliau (Kapolri) intinya, hanya mengingatkan kembali pada para pengusaha dan pedagang, agar mematuhi peraturan perundangan, apabila ada pelanggaran itu akan di pidanakan,” kata Kapolda Jabar Irjen Pol Moechgiarto di Graha Bhayangkara, Jalan Cicendo, Selasa (25/8/2015).

Masih dikatakannya, jikalau pihaknya menemui adanya penimbunan bahan pokok, untuk keuntungan sendiri dan menyebabkan kenaikan harga, akan di pidanakan dengan ancaman tujuh tahun penjara.

“Kita juga sudah siapkan tindakan-tindakan pencegahan, selain itu kita juga sedang mencari fakta hukum jika di ada temuan-temuan penimbunan, saat ini juga DitResKrimSus kita sedang bekerja keras untuk itu,” kata Moechgiarto


Berikut isi Maklumat Kapolri :

1. Pemerintah berkewajiban ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan untuk masyarakat yang cukup aman, bermutu dan bergizi seimbang.

2. Dalam praktek sering terjadi keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh kelangkaan atau gejolak enaikan harga pangan.

3. Kepada para pelaku usaha dilarang:

A. Dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal yang diperbolehkan atau di luar batas kewajaran, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan sehingga mengakibatkan bahan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi,

B. Menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah atau waktu tertentu pada saat kelangkaan barang, gejolak harga dan atau hambatan lalu lintas perdagangan.

Apabila ada pelaku usaha sebagaimana nomor 3, akan dilakukan tindakan tegas karena itu perbuatan pidana atau kriminal dan akan dilakukan pelanggaran pidana pasal 133 UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman penjara 7 tahun atau denda paling banyak Rp 100 miliar dan pasal 104 UU nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda Rp 50 miliar.

(RadarBandung/sar)