KPK Pelototi Anggaran 20 % Dunia Pendidikan

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan KPK R Bimo Gunung Abdul Kadir pada salah satu acara.
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan KPK R Bimo Gunung Abdul Kadir pada salah satu acara.
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan KPK R Bimo Gunung Abdul Kadir pada salah satu acara.

POJOKJABAR.id,CIMAHI – Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bimo Gunung Abdul Kadir, mengajak seluruh komponen pendidikan di Kota Cimahi untuk ikut terlibat dalam mencegah tindak pidana korupsi yang biasa terjadi di dunia pendidikan.

“Dunia pendidikan menjadi salah satu perhatian KPK karena mendapatkan porsi Anggaran dan Belanja Negara (APBN) sebesar 20%,” ujar Bimo, disela-sela workshop bertajuk Sekolah Berbudaya Antikorupsi di Gedung The Edge Cimahi, Selasa (25/08).

Menurut Bimo, sebagai lembaga negara yang diberi mandat untuk mencegah terjadinya kasus korupsi, KPK memiliki fokus perhatian kepada sejumlah hal diantaranya ketahanan pangan, pendidikan, sumber daya alam, penerimaan anggaran dan infrastruktur.

“Dari sejumlah perhatian itu, persoalan pendidikan menjadi prioritas dibandingkan masalah lainnnya. Karena lewat pendidikan, korupsi bisa dicegah sekaligus lewat pendidikan pula korupsi kian menjamur,” tutur Bimo.


“Selain itu, dunia pendidikan ini perlu mendapatkan sorotan yang lebih dalam mencegah, apalagi porsi anggaran pendidikan mencapai 20% dari APBN, angka itu sangat besar,” sambung Bimo.

Sementara itu, di tempat yang sama, Wali Kota Cimahi Atty Suharti mendorong seluruh guru dan PNS yang ada di lingkungan Pemkot Cimahi mendapatkan pemahaman pentingnya pencegahan budaya korupsi. Sebagai abdi negara para guru dan PNS harus bersih dan jauh dari tindakan korupsi.

“Dengan kehadiran KPK di Kota Cimahi ini dapat memberikan pemahaman terhadap hal-hal yang bisa merugikan negara,” Katanya.

Atty menambahkan, mengajak kepada seluruh birokrat untuk bisa berada di jalur yang sesuai dengan peraturan dengan tidak menyalahgunakan wewenangnya.

“Saya juga sudah menugaskan inspektorat untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal administrasi keuangan,” pungkas Atty.

(RadarBandung/cr7)