Kasus CPNS Luthfi

Ahmad Lutfi, CPNS yang nekat berjalan kaki ke Jakarta dengan bermodalkan uang Rp26.500 untuk mempertanyakan Surat Keputusan (SK) pengangtaktan PNS, mendapat respon dari Anggota DPR RI dapil Kabupaten Bandung-KBB, Dadang Rusdiana.
Ahmad Lutfi, CPNS yang nekat berjalan kaki ke Jakarta dengan bermodalkan uang Rp26.500 untuk mempertanyakan Surat Keputusan (SK) pengangtaktan PNS, mendapat respon dari Anggota DPR RI dapil Kabupaten Bandung-KBB, Dadang Rusdiana.
Ahmad Lutfi, CPNS yang nekat berjalan kaki ke Jakarta dengan bermodalkan uang Rp26.500 untuk mempertanyakan Surat Keputusan (SK) pengangtaktan PNS, mendapat respon dari Anggota DPR RI dapil Kabupaten Bandung-KBB, Dadang Rusdiana.

POJOKJABAR.id,SOREANG –¬† Perjuangan Ahmad Lutfi ,50, CPNS yang nekat berjalan kaki ke Jakarta dengan bermodalkan uang Rp26.500 untuk mempertanyakan Surat Keputusan (SK) pengangtaktan PNS, mendapat respon dari Anggota DPR RI dapil Kabupaten Bandung-Kabupaten Bandung Barat, Dadang Rusdiana.

Dikatakannya, kenekatan Lufti berjalan kaki ke Jakarta seorang diri tidak akan terjadi jika pemerintah daerah Kabupaten Bandung tidak mempersulit pemberkasan.

“Sangat aneh jika Pejabat di Pemkab Bandung tiak membantu mempermudah berkas persyaratan Lutfi. ini keterlaluan, apalagi dia telah lulus testing CPNS dari Kategori dua (K2),”tutur Darus (Sapaan akrab Dadang Rusdiana), Minggu (23/8/2015).

Seharusnya, pemerintah memberikan kemudahan dan membantu CPNS dari K2 yang telah lulus test dan tidak menggunakan SK honorer bodong. Sehingga, perlakuan terhadap Lutfi dianggap Darus sebagai kedzaliman yang dilakukan oleh pemerintah daerah.


“Ini Kedzoliman. Dia (Ahmad) kan tinggal pemberkasan. Harusnya Pemkab mempermudahnya¬† Sudah belasan tahun dia mengabdi tapi dipersulit. Birokrasi itu harus melayani, bukan menghambat rakyat. Apalagi ini berhubungan dengan nasib guru, para pejuang pencerdas generasi bangsa,”tegasnya.

Lebih lanjut Darus mengatakan, sebelum menjadi politisi dia pernah menjadi guru honorer selama 10 tahun, sehingga dia bisa merasakan betul perjuangan dan kesusahan para guru honorer untuk bertahan hidup yang digaji seadanya. Makanya tidaklah heran jika para honorer berkeinginan besar untuk diangkat menjadi PNS.

“Insya Allah saya akan membantu memfasilitasinya sehingga ia dapat memperjelas nasibnya. Mudahimudahan Menpan RB, Yudi Chrisnandi responsip dengan masalah ini. Kita tidak boleh main main dengan nasib orang kecil,”imbuhnya.

Darus menambahkan jika pemerintah jangan bermain-main dengan nasib masyarakat kecil. Birokrasi itu harus melayani, bukan menghambat rakyat. Apalagi ini berhubungan dengan nasib guru, para pejuang pencerdas generasi bangsa.

Sebelumnya, hanya bermodal Rp 26.500 hasil penjualan oli motor yang tak terpakai, seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang lolos seleksi pada 2013, nekat melakukan aksi jalan kaki dari Bandung menuju Jakarta.

Guru honorer tersebut ingin mengadukan nasibnya langsung ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Sambil menggendong tas yang usang dan sebuah bendera merah putih yang diikat pada sebilah bambu, Ahmad Luthfi (50), memulai aksi jalan kaki ratusan kilometer dari depan Kompleks Pemkab Bandung. Ahmad merasa tertindas karena Surat Keputusan (SK) pengangkatannya sebagai PNS tak kunjung diberikan.

(RadarBandung/mld)