Pilkada, Bapeda Ajukan Rp40 Miliar

pilkada depok
Pilkada Depok
ilustrasi pilkada
ilustrasi pilkada

POJOKJABAR.id,CIMAHI – Guna akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada bulan Februari 2017 mendatang, Pemerintah Kota Cimahi mengajukan dana hibah hingga mencapai Rp 40 miliar kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cimahi untuk kegiatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawasa Pemilu (Panwaslu).

Sekretaris Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Cimahi, Chanifah Listyraini mengatakan, pengajuan dana hibah Rp 40 miliar dan bantuan PAUD sebesar Rp 15 miliar yang telah dibahas oleh Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Cimahi dalam KUA-PPAS.

“Kami mengajukan anggaran dana hibah Rp 40 miliar dan PAUD Rp 15 miliar dalam KUA-PPAS tersebut. Karena tahapan Pemilukada Kota Cimahi harus dilaksanakan pada 2016, oleh karena itu pengajuan harus dilakukan pada tahun ini,” ujarnya, Rabu (19/8/2015).

Chanifah menuturkan, dana PAUD sebesar Rp 15 miliar yang diajukan dalam KUA-PPAS tersebut baru merupakan sebuah usulan yang akan disampaikan kepada Pemprov Jabar. Dari anggaran Rp 40 miliar tersebut, lebih dari Rp 30 miliar diantaranya akan digunakan untuk mendanai kegiatan KPU serta Panwaslu Kota Cimahi.


“Dari Rp 40 miliar yang lebih dari Rp 30 miliar diantaranya digunakan untuk kegiatan KPU dan Panwaslu. Sementara sisanya untuk kegiatan kemasyarakatan seperti untuk Palang Merah Indonesia (PMI), Pembinaan Pramuka dan KONI,” tuturnya.

Menurutnya, Pemprov Jabar memang menyediakan anggaran untuk PAUD. Oleh karenanya, melihat peluang untuk hal tersebut, pihaknya mencantumkan usulan dana PAUD dalam KUA-PPAS. “Jika usulan ini disetujui, maka tidak akan menggunakan anggaran murni dari APBD Kota Cimahi, namun dari bantuan Provinsi tersebut,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota Banggar DPRD Kota Cimahi, Barkah Setiawan menuturkan, pihaknya lebih setuju jika usulan tersebut dialihkan untuk peningkatan sarana dan kualitas formal SD, SMP dan SMA, atau untuk kebutuhan sarana Disdikpora Kota Cimahi.

“Lebih baik digunakan untuk meningkatkan sarana pendidikan SD, SMP dan SMA. Karena dana untuk PAUD tersebut usulannya terlalu besar diluar kegiatan KPU,” ujar Barkah.

(RadarBandung/cr7)