Kesal, Warga Segel Kantor Desa

Ilustrasi demonstrasi.
Ilustrasi
Ilustrasi

POJOKJABAR.id,BATUJAJAR – Warga Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyegel Kantor Desa Pangauban kaeena belum adanya Pjs kepala desa pada Rabu (19/8/2015). Lantaran belum adanya Pjs kepala desa, warga mengungkapan kekesalannya. Segel yang dibuat dari kertas kardus tersebut diletakkan di pintu aula kantor desa. Namun tak lama berselang, segel itu kembali dicabut aparat desa setempat.

Soalnya, sudah delapan bulan Desa Pangauban tanpa kepala desa sejak kepala desa sebelumnya ditahan akibat tersandung kasus korupsi sehingga membuat tindakan penyegelan kantor Desa Pangauban untuk mendesak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat segera menetapkan pejabat sementara kepala desa tersebut.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pangauban, Usep Saefudin mengungkapkan, aksi tersebut hanya ungkapan dari kekesalan warga akibat belum adanya pejabat sementara kepala desa. Soalnya, kekosongan kepala desa mengakibatkan pelayanan publik di desa tersebut tidak berjalan optimal.

“Memang pelayanan masih berjalan, tetapi cukup terhambat. Sebab, ada beberapa program yang hanya bisa ditandatangani kepala desa,” katanya saat ditemui di Kantor Desa Pangauban.


Seperti diketahui, mantan Kepala Desa Pangauban, Lili Sadeli dijebloskan ke bui pada Januari 2015. Ia ditahan atas dugaan korupsi pembangunan rumah tidak layak huni untuk tahun anggaran 2013. Dari total dana sebesar Rp 975 juta, negara dirugikan sebesar Rp 637,5 juta akibat kasus itu.

Untuk membuat dokumen kependudukan dan surat nikah misalnya, lanjut dia, pihak desa terpaksa meminta rekomendasi dari kecamatan. Padahal seharusnya, pembuatan dokumen tersebut ditandatangani oleh kepala desa. Tak hanya itu, berbagai program pembangunan dan perbaikan fasilitas publik di desa tersebut kini juga terhenti. Hal itu terjadi akibat tidak tersalurkannya berbagai bantuan ke kas desa. “Soal anggaran ini kan hanya kepala desa yang bisa menandatangani. Jika tidak ada, dana pembangunan pun tidak bisa turun. Jadi, pembangunan dihentikan sementara,” kata Usep.

Menurut Usep mengungkapkan terkait kosongnya pejabat kepala desa, BPD Pangauban sudah mengajukan rekomendasi sebanyak tiga orang untuk mengisi pejabat sementara kepala desa kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Namun, sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya.

“Kami sudah mengajukan rekomendasi itu empat bulan lalu. Sampai sekarang kami masih menunggu keputusan dari Pemkab. Katanya, sedang diproses,” tuturnya.

Mengenai hal itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa KBB, Kusnindar mengaku sudah menerima rekomendasi tiga calon Pjs Desa Pangauban. Namun, rekomendasi tersebut belum bisa ditindaklanjuti lantaran keputusan pengadilan belum inkrah.

“Untuk sekarang masih menunggu inkrah dulu karena kades yang terkena kasus hukum itu sekarang sedang naik banding. Kalau sudah inkrah, rekomendasi pjs dari desa nanti akan disampaikan ke bupati melalui BPMPD, sambil menunggu kepastian pjs, tugas kepala desa saat ini bisa ditangani oleh sekretaris desa dulu,” pungkasnya.
(RadarBandung/cr8)