Waw… Warga Tantang Walikota

Deden Suryana
Deden Suryana
Deden Suryana

POJOKJABAR.id,CIMAHI – Pendidikan salah satu indikator dalam meningkatkan pembangunan nasional. Melalui pendidikan, watak dan kepribadian dibina dan dibentuk. Sayangnya tidak semua warga negara Indonesia mampu mengenyam pendidikan. Padahal dengan pendidikan derajat suatu bangsa akan dipandang oleh negara-negara lain.

Salah seorang warga RW 01, Kelurahan Cibeureum, Kota Cimahi, Deden Suryana, mengatakan, menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar mengajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sprititual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

“Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat karena pendidikan juga merupakan modal manusia untuk mengembangkan bangsa ini, hal tersebut dapat ditegaskan dalam Teori Human Capital dimana manusia merupakan investasi masa depan,” katanya, Selasa (18/8/2015).

Menurut Deden, namun saat ini banyak permasalahan yang menimpa pendidikan kita, mulai rendahnya pemerataan pendidikan sampai biaya pendidikan yang mahal. Jika hal tersebut dibiarkan maka akan berpengaruh pada perkembangan bangsa kita. Dengan adanya permasalahan tersebut diperlukan adanya kebijakan. Dengan dibuatnya kebijakan diharapkan dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan untuk menangani berbagai masalah pendidikan.


“Saya selaku warga Kota Cimahi ingin mengomentari statement Wali Kota Cimahi Atty Suharti terkait SPP gratis, seharusnya Walikota Cimahi dapat menjelaskan isi dari pada Pergub terkait pendidikan yang disampaikannya,” tutur Deden.

“Menurut hemat saya kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan langkah langkah strategis dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam kurun waktu tertentu. Terdapat kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah diantaranya kebijakan yang diturunkan perda dan perbub atau perwal. Hal tersebut biasanya yang digunakan sebagai arah atau pedoman pemerintah kota untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan suatu program kerja ataupun mengatasi permasalahan,” sambung Deden.

Deden menambahkan, berdasarkan Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah diberi kesempatan dan kepercayaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, yang disebut dengan otonomi daerah, termasuk dalam bidang pendidikan.

“Implikasinya adalah setiap daerah otonom harus memiliki visi dan misi pendidikan yang jelas dan jauh ke depan yang sesuai dengan karakteristik budaya bangsa indonesia yang Ber- Bhineka Tunggal Ika dalam perspektif tahun 2020,” tambah Deden.

“Otonomi Pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang undang Nomor 22 tahun 1999 yang menerangkan bahwa seluruh urusan pendidikan dengan jelas menjadi kewenangan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota, kecuali pada tingkat pendidikan tinggi. Implikasinya setiap daerah tingkat kabupaten/kota diberikan kebebasan dalam mengatur pelaksanaan sistem pendidikan termasuk di dalamnya mengatur kebijakan pelaksanaan pendidikan. Jadi dalam kontek otonomi pendidikan, secara alamiah (natural) pendidikan adalah otonom,” sambung Deden.

Bahkan, kata Deden, permasalahan otonomi pendidikan di daerah tidak dapat berjalan dikarenakan, pemerintah daerah tidak memiliki political will yang baik dan kuat terhadap pendidikan dan otoritas pimpinan daerah dalam hal ini Bupati dan Walikota sebagai penguasa tunggal di daerah kurang memperhatikan dengan sungguh sungguh kondisi pendidikan di daerahnya sehingga anggaran pendidikan belum menjadi prioritas utama.

“Salah satu contoh di kota cimahi dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Tahun 2016 yang mencapai Rp 1,9 triliun sebenarnya mampu mewujudkan otonomi pendidikan dengan membebaskan biaya DSP dan SPP untuk tingkat SMU dan SMK,” pungkas Deden.

(RadarBandung/azm)