Awas KPK Mengintai

Dadang M. Naser
Dadang M.Naser
Dadang M.Naser
Dadang M.Naser

POJOKJABAR.id,SOREANG – Besarnya dana-dana yang diterima oleh desa harus juga diiringi oleh bijaknya pemerintah desa menggunakan anggaran dari pemerinta Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Demikian dikatakan oleh Bupati Bandung Dadang M Naser.

Disebutkannya, setiap Desa di Kabupaten Bandung mendapat dana antara Rp1,3 miliar sampai dengan Rp1,8 miliar tahun ini. Bahkan, pemerintah desa sudah mencairkan dana sebesar Rp87 miliar atau setiap desa mendapat dana antara Rp250 juta-Rp300 juta dari pemerintah pusat.

Selaiin itu, desa juga mendapat dana dari pemerintah provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung, sehingga jumlahnya bisa mencapai Rp1,8 miliar tergantung indikator di desa masing-masing.

“Kami di kabupaten mengalokasikan dana sebesar Rp248 miliar. Jadi total dana yang diterima desa cukup besar. Silahkan pikirkan mau digunakan untuk apa? Akurasi penggunaan dana tersebut harus tepat,” tutur Dadang, Selasa (18/8/2015).


Dia mengingatkan, kepada seluruh desa di Kabupaten Bandung supaya menggunakan anggaran dana Desa untuk pembangunan dan pengembangan Desa masing-masing. “Dana yang diterima memang berbeda-beda, tergantung indikator, baik jumlah penduduk, angka kemiskinan juga luas wilayah,”katanya.

Untuk efisiensi penggunaan anggaran, semua Desa diberikan bimbingan teknis terlebih dahulu. Kalaupun nantinya terdapat penyimpangan anggaran, maka penegak hukum akan melakukan penindakan. “Untuk pengawasan administratif kami turunkan inspektorat. Tapi bisa saja KPK, BPK, Polda, Kejari turun juga. Jadi Desa jangan macam-macam,”tegasnya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bandung Roswita mengatakan, pengawasan berbagai bantuan keuangan tersebut telah diatur dalam sejumlah peraturan. Hal itu untuk mencegah adanya anggaran yang tumpang tindih.

“Nanti juga ada perda untuk mengatur masalah bantuan keuangan ini. Dari perda keuangan desa ada Perbup ADPD, Perbup dana desa, dan Perbup Raksa Desa. Jadi peruntukannya itu menurut perbup beda-beda,” kata Roswita.

Untuk pencairan dana desa, tutur Roswita, dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama telah selesai dicairkan. Sedangkan untuk tahap kedua dilakukan pada bulan Oktober.

Untuk pengajuan bantuan keuangan tahap dua, diakui Roswita sudah ada beberapa desa yang mengajukan proposal. Namun dari beberapa proposal itu, belum seluruh persyaratan pencairan bantuan keuangan memenuhi syarat.

“Contohnya persyaratan yang belum dipenuhi di antaranya laporan keuangan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu. Laporan APBDes semester pertama, dan SPJ penggunaan bantuan keuangan tahap pertama,” ujarnya.

(RadarBandung/mld)