Wah… 863 Napi Jabar Bebas

Yasonna Laoly
Yasonna Laoly
Yasonna Laoly

POJOKJABAR.id,BANDUNG – Sebanyak 11.731 orang dari total 14.110 narapidana yang menghuni 31 lapas dan rutan di Jabar, diusulkan mendapat remisi umum pada perayaan HUT RI ke 70, 17 Agustus 2015.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar, pada upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-70 di Lapas Klas II A Banceuy, Bandung, Senin (17/8/2015).

Dikatakan Deddy, dari jumlah 11.731 itu yang diusulkan mendapat Remisi Umum I sebanyak 11.251 orang. Remisi Umum merupakan potongan hukuman sebagian.

Sedangkan 480 orang lainnya mendapatkan Remisi Umum II yakni ketika mendapat potongan hukuman napi langsung bisa menghirup udara bebas.


“Remisi bukan kemudahan, tapi suatu sarana untuk meningkatkan kualitas diri dan motivasi diri sehingga napi bisa kembai ke jalan yang baik,” kata Deddy.

Tak hanya Remisi Umum, napi di Jabar juga diusulkan mendapat Remisi Dasawarsa. Untuk Remisi Dasawarsa I diberikan kepada 11.738 orang dan 383 orang mendapatkan Remisi Dasawarsa II atau yang langsung bebas. “Jadi total napi yang hari ini bebas mencapai 863 orang,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jabar I Wayan Sukerta menyebut untuk napi pidana umum keputusannya sudah ada karena yang berwenang yaitu Kanwil Kemenkum HAM Jabar. Sedangkan untuk napi korupsi, keputusan remisi ada di tangan Menteri Hukum dan HAM.

Sementara itu, secara nasional, bertepatan dengan HUT RI ke-70 hari ini, Senin (17/8/2015), sebanyak 5.681 narapidana dinyatakan bebas dari hukuman. Hal ini berkat obral remisi besar-besaran yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM.

“Sebanyak 5.681 narapidana merasakan udara bebas pada 17 Agustus 2015. Pemberian remisi ini adalah instrumen untuk meningkatan pembinaan, agar warga binaan mempunyai hak menerapkan hasil pembinaannya,” kata Menkumham Yasonna Laoly di kantornya.

Di antara napi yang bebas hari ini, 2.931 orang di antaranya adalah penerima remisi istimewa alias remisi dasawarsa (RD II). Sementara 2.750 orang sisanya merupakan penerima remisi umum (RU II).
Lebih lanjut Yasonna mengatakan, remisi dasawarsa merupakan cara negara membagi kebahagian kepada mereka yang ada di dalam tahanan. “Kita juga sebagai bangsa pada satu dasawarsa, orang-orang yang ada di dalam sana ikut juga suka cita merayakan kemerdekaan,” katanya.
Remisi dasawarsa diberikan setiap 10 tahun sekali pada hari ulang tahun kemerdekaan. Karena itu lah dinamakan remisi dasawarsa. Dasar hukum obral diskon hukuman ini adalah Keppres No 120 Tahun 1955 yang dikeluarkan pada masa Presiden Soekarno.

“Ini bukan obral remisi. Kalau ada orang yang telah berbuat baik dan bertobat di dalam sana maka wajar (dapat remisi),” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly saat memberi sambutan dalam pidato perayaan HUT RI ke-70 di kantornya.

Di antara mereka yang mendapat remisi terdapat 1.938 narapidana kasus korupsi. Sementara ada 848 koruptor yang masih dikaji pemberian remisinya. Sedangkan permohonan remisi dari 16 orang napi Tipikor ditolak.

Lebih lanjut Yasonna mengatakan, pemberian remisi adalah bagian dari tugas negara dalam menegakan hukum dan hak asasi manusia. Ditegaskannya, Indonesia menjunjung tinggi hak asasi setiap warga negaranya, termasuk para warga binaan.

“Di Arab Saudi kalau rajanya ulang tahun, napinya juga diberi hadiah. Jadi bukan hanya raja yang bersukacita. Negara kita ulang tahun jangan egoistik, orang-orang di dalam sana (Lapas) juga harus menikmati,” ujar kader PDI Perjuangan ini.

Sebanyak delapan orang terpidana kasus korupsi tidak kebagian jatah remisi dasawarsa dalam rangka HUT kemerdekaan ke-70. Semua koruptor itu adalah mereka yang kasusnya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para terpidana yang tidak kebagian diskon hukuman itu antara lain, Andi Malarangeng, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh dan Lutfi Hasan Ishaq. Selain itu ada juga Ratu Atut Chosiyah, Ahmad Fatanah, Rusli Zainal, dan Dada Rosada.

“AM, RA, AU, AS, LHI, AF, RZ, DR semua-semua itulah (tidak dapat remisi) kalian sudah tahu ini masih pendalaman, kita dalami betul-betul,” ungkap Yasonna.

Remisi dasawarsa ini sebenarnya bersifat istimewa. Semua terpidana kecuali yang divonis hukuman seumur hidup atau hukuman mati, harusnya dapat potongan.

Namun, lanjut Yasonna, disaat-saat terakhir pihaknya memutuskan untuk menunda pemberian remisi kepada delapan terpidana korupsi. Perbuatan para koruptor itu yang sangat mencederai perasaan publik jadi alasannya.

“Karena pandangan-pandangan mengenai hal ini, kita perimbangkan secara baik-baik (pemberian remisi), jadi kami melakukan pendalaman dulu,” pungkasnya.

Selain delapan orang itu ada satu lagi narapidana kasus korupsi yang tidak dapat remisi. Dia adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang divonis penjara seumur hidup karena menerima suap.

(RadarBandung/sar/dil/jpnn)