Klaim Fatwa Haram MUI Tak Berpengaruh

BPJS kesehatan
logo BPJS kesehatan
logo BPJS kesehatan

POJOKJABAR.id,SOREANG – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Soreang Kabupaten Bandung menilai bila isu fatwa haram Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait program yang digulirkan oleh pemerintah pusat sejak awal tahun lalu itu tidak mempengaruhi minat masyarakat untuk mendaftar. Bahkan sesuai data yang dimiliki pendaftar baru didaerahnya cenderung meningkat sekitar 10% bila dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya.

Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Soreang, Jayadi mengatakan, sejauh ini pihaknya belum melihat adanya potensi penurunan dari minat masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta baru BPJS Kesehatan. Biasanya, dalam sehari antara 80 hingga 100 warga yang berniat mendaftarkan diri kini bertmbah 120 warga dalam kurun waktu beberapa pekan terakhir ini.

“Artinya masyarakat belum terlalu terpengaruh dengan isu itu. Penambahan sendiri adanya peserta baru untuk pendaftaran diri sebagai anggota Polri,” ujar Jayadi di Soreang, Senin (17/8/2015).

Meski begitu, pihaknya tak menampik bila isu fatwa haram yang kini gencar diberitakan hampir di semua media massa membuat instansinya melakukan upaya sosialisasi secara internal agar para staf tidak terganggu kinerjanya. Selain itu, tak sedikit warga yang menanyakan hal itu sebelum mendaftar.


“Tapi perlu diketahui juga program ini kan memiliki kekuatan hukum bahkan sesuai UU sehingga kami selalu menjelaskan dan alhamdulilah tidak ada komplain dari peserta baru,” katanya.

Menurut dia, informasi terbaru yang diterima oleh instansinya bila fatwa dari lembaga yang mewadahi para ulama dan cendikiawan muslim untuk mengayomi kaum muslimim di seluruh Indonesia itu masih dalam proses pembahasan di pusat untuk mencari jalan tengahnya. Sehingga, pihaknya didaerah tak harus terlalu memikirkan persoalan tersebut yang dapat mengganggu prosedur pelaksanaan dari jaminan kesehatan bagi masyarakat.

“Intinya kan program ini berlandaskan azas saling tolong-menolong jadi bisa dipastikan tidak ada istilah riba atau judi yang belakangan dipermasalahkan,” ungkapnya.

(RadarBandung.id,mld)