Atty : Jangan Hanya Lihat Kekurangan!

Atty Suharti
Atty Suharti
Atty Suharti

POJOKSATU.id,CIMAHI – Wali Kota Cimahi, Atty Suharti memberikan komentarnya terkait Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( PPAS) dalam ajuan dibebaskannya Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan Sumbangan Pembinaan Sekolah (SPP) yang tidak disertakan dan telah ditetapkan pada Rapat Paripurna, Kamis (13/8/2015) lalu.

Atty menuturkan, pihaknya sebagai pemerintah daerah terus berupaya melakukan pembangunan di Kota Cimahi, meski masih ada sejumlah kekurangan dalam pelaksanaannya. Pihaknya berharap, agar masyarakat tidak hanya melihat dari sisi kekurangannya saja.

“Kita perlu dengan secara bersama-sama semua warga Cimahi untuk memajukan Kota Cimahi. Kita tentunya berharap masyarakat untuk tidak melihat dari kekurangannya saja,” ujar Atty saat ditemui sejumlah wartawan usai melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Rajawali, Jln. Gatot Subroto Kota Cimahi, Senin (17/8/201 5).

Atty menjelaskan, terkait masalah pendidikan, hal tersebut telah diatur sebagaimana peraturan Gubernur Jawa Barat. Serta hal tersebut telah diambil alih kewenangannya oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov). Pendidikan yang merupakan prioritas, tentunya pihaknya sebagai pemerintah daerah akan terus berupaya untuk meningkatkan program tersebut.


“Kami sebagai pemerintah daerah, namun dari satu sisi sebagai masyarakat harus memahami bahwa program-program yang ada di pemerintah ini banyak kekurangan. Tadi amanat dari Presiden, kita jangan melihat kekurangannya, tapi mari bersama-sama untuk membangun, itu yang utama di Indonesia,” tuturnya.

Menurutnya, sesuai dengan perencanaan program di Kota Cimahi, pihaknya akan terus berupaya untuk membangunnya. Program pendidikan untuk sekolah tingkat SMA selalu ada. Untuk fisik, pihaknya akan terus mencoba dengan melakukan sinergitas dengan pusat dan provinsi.

“Kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada, tentunya agar tidak menyalahgunakan wewenang. Kita sudah ada program-program di bidang pendidikan, ekonomi dan sosial. Masih adanya hal-hal yang belum terwujud, itu mungkin hanya mekanismenya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Cimahi, Denta Irawan mengatakan, SPP dan DSP tersebut bisa ditanggung oleh APBD Kota Cimahi. Karena Cimahi sebenarnya bisa menerapkan hal tersebut seperti yang dilakukan Kota lainnya.

“Misalnya, untuk tahun ajaran 2015-2016 di SMAN 6 serta 3 SMKN di Cimahi. Apabila diasumsikan jumlah siswanya sebanyak 11.266 siswa dan SPP nya Rp 150 ribu untuk siswa setiap bulannya, maka dalam setahun bisa mencapai Rp 20.200.000.000,” ujarnya.

Denta menjelaskan, Total Pemkot Cimahi membutuhkan anggaran sebesar Rp 38.910.000.000 untuk membebaskan SPP dan DSP untuk siswa SMA/SMK di Kota Cimahi. Karena untuk DSP, apabila diasumsikan DSP Rp 5 juta untuk siswa setiap tahunnya. Hitungannya sekitar 18.710.000.000.

“Dengan PAD sekitar Rp 1,5 trilun, saya pikir dengan angka tersebut Kota Cimahi mampu untuk membebaskan DSP dan SPP untuk SMA dan SMK di Kota Cimahi,” jelasnya.

Menurutnya, program yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) saat ini belum memprioritaskan kepentingan masyarakat.

“Salah satunya terkait dengan ajuan SPP dan DSP gratis untuk siswa SMA/SMK di Cimahi. Namun sayang ajuan tersebut ditolak, padahal KUA-PPAS merupakan dasar untuk APBD 2016. Untuk itu, kita punya pokok pikiran kalau SPP dan DSP untuk siswa SMA/SMA bisa dibebaskan,” ungkapnya.

(RadarBandung/cr7)