Polda Endus Pungli Jatigede

Waduk Jatigede
Waduk Jatigede

POJOKJABAR.id,BANDUNG – Kepolisian Daerah Jawa Barat (Jabar) akan koordinasi dengan pemerintah Provinsi, guna mendesus kasus adanya dugaan pungutan liar (pungli) di Jatigede. Polda Jabar siap untuk melakukan penyelidikan mengenai hal tersebut.

“Selama itu informasinya benar dari siapa informasinya dan ada kebenaran kita sambut baik ada info pungli itu,” kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Sulistyo Pudjo Hartono, kepada wartawan, Jumat (14/8/2015).

Sejauh ini, sambung Sulistyo, pihaknya belum menerima secara jelas informasi mengenai adanya pungli tersebut. Pihaknya pun belum mendapatkan laporan dari pihak manapun terkait dengan kegiatan pungli tersebut.

“Sistem punglinya seperti apa kami belum mengetahuinya. Tapi kalau benar berarti itu pidana. Bisa saja ada unusr penipuannya juga jika uang yang seharusnya diterima masyarakat tapi ternyata tidak diterima,” ujar Sulistyo.


Terkait dengan adanya dugaan pungli yang diduga dilakukan di pengadilan, Sulistyo menyebut, pihaknya akan mencaritahu dasarnya pungutan tersebut. Apakah pungli tersebut memiliki kekuatan hukum atau dilakukan atas inisiatif pribadi.

“Yang punya kepentingan banyak dalam hal pembagian uang itu. Yang jelas selama itu informasi untuk kebaikan akan kita dalami dan kami siap menerima pelaporan. Kami juga meminta biro hukum pemerintah provinsi untuk segera koordinasi dengan kami,” ujar Sulistyo.

Pungutan liar diduga terjadi dalam pembayaran ganti rugi kepada warga terkena dampak penggenangan Waduk Jatigede. Warga diharuskan membayar Rp 300 ribu per kepala keluarga.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nur Kholis mengatakan, dugaan pungli tersebut diketahui saat pihaknya mengunjungi warga terkena dampak, Rabu (12/8/2015) kemarin. Aksi pungli terjadi saat proses administrasi dilakukan.

Komnas HAM pun meminta dengan tegas agar pihak-pihak yang melakukan pungli segera mengembalikannya kepada masyarakat. “Kita harapkan uang diterima secara utuh utuh. Tapi ini perlu dikroscek lagi,” katanya usai bertemu Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, di Gedung Sate, Bandung, Kamis (13/8/2015).

Dalam pertemuan itu, Komnas HAM melaporkan kasus tersebut kepada Pemprov Jabar yang diwakil Deddy. Lebih lanjut Kholis katakan, seluruh permasalahan terkait Jatigede bisa diselesaikan dengan baik.

Seluruh pihak baik masyarakat dan pemerintah harus duduk bersama mencari jalan keluarnya. “Bisa diselesaikan, asalkan pemerintah mau berkomunikasi dengan warga,” katanya.

Menurut dia, pada prinsipnya warga siap direlokasi, asalkan segala pembayaran yang ditetapkan bisa segera dipenuhi. “Mereka siap mendukung, tapi minta haknya dipenuhi,” pungkasnya.

Menyikapi itu, Deddy mengaku akan menindak tegas pelaku pungli. Menurutnya, hal ini sangat bertentangan dengan hukum dan merugikan masyarakat. “Warga semakin menderita. Berhentilah, dan kembalikan sebelum ketahuan,” kata Deddy.

Sebagai langkah awal, menurut Deddy, pemprov akan menelusuri hasil temuan Komnas HAM tersebut. Kendati begitu, menurutnya hal ini sangat kecil terjadi mengingat pembayaran ganti rugi dilakukan dengan cara transfer bank langsung ke nomor rekening warga.

“Saya kira ada orang yang menekan warga. Ini memang jumlahnya besar, jika setiap KK dipungut sebesar 300 ribu (rupiah), maka totalnya mencapai 3,3 miliar (rupiah),” katanya.

Lebih lanjut Deddy katakan, jumlah pembayaran yang telah diberikan sekitar 6.600 kepala keluarga. Dalam seharinya, pembayaran diberikan kepada 450 kepala keluarga.

“Kami harapkan pembayaran tuntas sebelum penggenangan atau sebelum 31 Agustus,” ucapnya. Sambil melakukan pembayaran, pihaknya akan melakukan pendataan dan sosialisasi terkait penempatan daerah baru untuk warga.

Deddy meminta warga yang terkena dampak harus dipenuhi seluruh haknya mulai dari sosial, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, pemprov siap menampung pengajuan dari Pemkab Sumedang terkait fasilitas umum dan fasilitas khusus.

Deddy menjelaskan, Pemkab Sumedang telah mengajukan bantuan dana kepada pemprov senilai Rp 163 miliar. Dana ini akan dialokasikan pada APBD Perubahan 2015. “Bantuan ini untuk membiayai fasum dan fasus seperti membangun jalan, puskesmas, sekolah,” pungkasnya.

(agp/sar)