Warga Cangkorah Protes Limbah PT.GODIPA

Ketua Karang Taruna Desa Cangkorah, Asep Dedi Setiawan yang biasa disapa Kang Ucok, menyampaikan keberatan warga atas limbah pabrik PT. GODIPA di Kantor KLH KBB, Ngamprah, Rabu (12/8/2015).
Ketua Karang Taruna Desa Cangkorah, Asep Dedi Setiawan yang biasa disapa Kang Ucok, menyampaikan keberatan warga atas limbah pabrik PT. GODIPA di Kantor KLH KBB, Ngamprah, Rabu (12/8/2015).
Ketua Karang Taruna Desa Cangkorah, Asep Dedi Setiawan yang biasa disapa Kang Ucok, menyampaikan keberatan warga atas limbah pabrik PT. GODIPA di Kantor KLH KBB, Ngamprah, Rabu (12/8/2015).

POJOKJABAR.id,BATUJAJAR – Sejumlah Masyarakat Desa Cangkorah, Kecamatan Bjatujajar, Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendatangi Kantor Lingkungan Hidup (KLH) KBB, Rabu (12/8/2015). Dengan ditambahnya satu lagi pabrik PT. GODIPA yang baru berdiri, mereka semakin khawatir akan terus bertambahnya pabrik yang semakin memperburuk kondisi lingkungan.

Perwakilan warga yang datang ke KLH KBB sekitar 15 orang, mereka meminta kepada instansi yang memiliki kewenangan dalam menangani persoalan lingkungan ini jangan dulu mengeluarkan rekomendasi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) terkait dengan PT. GODIPA.

“Pencemaran air limbah pabrik menyebabkan timbulnya bau busuk yang menyengat pada musim kemarau seperti sekarang, ikan tidak bisa hidup, dan pengurangan dan kualitas baku mutu perairan waduk Saguling, ” kata Ketua Karang Taruna Desa Cangkorah, Asep Dedi Setiawan yang biasa disapa Kang Ucok, saat audensi dengan Kepala KLH KBB, Apung Ahadiat di Ngamprah, Rabu (12/8/2015).

Air limbah yang kelak dihasilkan akan semakin membuat saluran air yang mengalir ke tengah pemukinan penduduk semakin parah. Terutama bagi warga RW 04, 05,06, dan 07 Desa Cangkorah.


Pihaknya menginginkan agar, KLH Dapat mengkaji setiap pabrik akibat limbah yang nanti dihasilkan oleh pabrik sebelum mengeluarkan izin rekomendasi amdal. “Kantor lingkungan hidup harus mengkaji dulu yang lebih dalam terkait dengan dampak lingkungan, sebelun mengeluarkan izin rekomendasi amdal,” kata Ucok.

Menurutnya, masyarakat Desa Cangkorah adalah bukti korban dari konspirasi antara elit-dlit politik, birokrasi, dan investor yang hanya melihat aspek benefit finansial bagi kepentingan kelompok tertentu.

“Keberadaan pabrik di Desa Csngkorah, Giriasih, dan Batujajar Timur tidak memberikan harapan bagi peningkatan kesejahteran masyarakat Cangkorah. Yang terasa oleh masyarakat hanyalah dampak pencemaran lingkungannya saja,” keluhnya.

Ia menuding pemerintah dan pemilik pabrik kurang peduli terhadap aturan normatif yang mesti dipenuhi dalam pengolahan limbah. Terbukti dari pembiaran limbah cair tanpa proses pengolahan masuk ke saluran air.

Terutama pencemaran yang ditimbulkan oelh pembuangan limbah cair dari pabrik yang tidak melakukan pengolahan limbah. Tak sedikit dari pabrik yang sengaja membuang limbah ke saluran umum hingga menggangu lingkungan.

“Harusnya masyarakat diberi kesempatan mengawasi langsung dalam pengelolaan water treatmen di dalam perusahaan. Ini akan jauh lebih efektif ketimbang hanya mengandalkan petugas pengawas dari KLH Kabupaten Bandung Barat. Jumlah tenaga pengawas kan sedikit, sementara yang harus diawasinya banyak,” tuturnya.

Kepala KLH KBB, Apung Ahadiat menegaskan, pemerintah belum mengeluarkan ijin Amdal bagi PT. GODIPA. Saat ini Amdal masih dalam proses di tangan konsultan yang ditunjuk oleh perusahaan tersebut.

“Yang mengerjakan Amdal itu konsultan yang ditunjuk oleh perusahaan, kabarnya kajian Amdal sudah berjalan 50 persen. Setelah selesai barulah diserahkan kepada Pemkab Bandung Barat untuk kemudian dilakukan kajian. Jika dinilai layak barulah Izin Amdal bisa dikeluarkan,” pungkasnya.

(RadarBandung/cr8)