Disnakan KBB Lapor ke Kementrian

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan KBB, Adiyoto, saat diwawancari mengenai kelangkaan daging sapi, Senin (10/8/2015).
 Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan KBB, Adiyoto, saat diwawancari mengenai kelangkaan daging sapi, Senin (10/8/2015).
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan KBB, Adiyoto, saat diwawancari mengenai kelangkaan daging sapi, Senin (10/8/2015).

POJOKJABAR.id,NGAMPRAH – Semenjak mogoknya seluruh pedagang daging sapi yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Daging dan Sapi Potong Indonesia (APDASI) Jabar, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Bandung Barat (KBB), bersama Dinas Peternakan Provinsi akan melapor ke Kementrian Pertanian Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Mogoknya sejumlah pedagang tersebut akibat tingginya harga daging sapi di pasaran, yang tak juga turun pasca-lebaran yang mempengaruhi kelangkaan daging sapi di sejumlah pasar di KBB.

Kepala Dinas Peternakan dan perikanan KBB, Adiyoto menuturkan, memang mendapatkan surat dari APDASI Jabar Berkaitan mogok ini dipicu dengan harga sapi luar biasa mahalnya, karena itu pihaknya pun langsung berkordinasi dengan Disnakan provinsi.

“Kita langsung berkordinasi dengan menelpon Disnnakan Provinsi dan APDASI jabar, Kami ingin tetap berdagang, apabila harga sapinya tetap melambung Kita harus menghadap ke pusat bersama dengan provinsi minggu ini,” tuturnya saat ditemui di ruang kerjanya di Ngamprah, KBB, Senin, (10/8/2015).


Menurut Adiyoto, harga daging sapi sebelum mogok berkisar 110 ribu/Kg sedangkan sekarang mencapai 130/Kg ribu di KBB, imbasnya pasar besar tidak ada yang menjual daging karena Kota Bandung dan Kabupaten yang dipasok dari Rumah Potong Hewan (RPH) PemkabĀ  Bandung Barat. Tetapi menurutnya hingga saat ini KBB masih ada yang menjual daging di pasar tertentu.

“Kita sudah pantau ke pasar-pasar, dari pihak Disnakan KBB, sampai kini Masih ada yang menjual daging walaupun tinggal sedikit, seperti yang di pasar Cililin, Pasar Sindakerta, sedanhgkan pasar bessar seperti pasarĀ  Panorama kosong, pasar Tagong, dan pasar Batujajar,” ujarnya.

Adiyoto mengatakan, pemerintah pusat harus segera membuat kebijakan mengenai mahalnya harga dan kelangkaan daging sapi saati ini, karena ada dua kepentingan, yang satu ingin impor daging, dan impor sapi hidup. Karena Impor daging lebih praktis dana apabila berlanjut maka pelaku yang ada di petrenakan bisa bangkrut semua. “Nanti bisa seperti Budi daya sapi, pemotongan, penggemukan (feedload), khusunya di KBB,” ujarnya.

Adiyoto mengusulankan, bahwa di setiap kuota yang di berikan kepaa pengimpor nantinya agar juga membeli bibit. Impor bakalan di targetkan dibebani dengan impor bibit, agar dapat di budidayakan oleh peternak melalui pemerintah daerah. “Kami ingin di ajak dalam hal impor itu oleh pemerintah pusat, karena kami yang mengetahui kebutuhan daging sapi di daerah itu ya pemerintah kota dan daerah itu sendiri,” ujarnya.

Dirinya pun mengungkapkan, untuk Setok daging di kbb kini masih aman hanya harga saja dan dikarenakan mogoknya sehingga peredaran sapi menjadi langka. Untuk Feedload di KBB sendiri tersedia dua feedload 1000 ekor sapi lokal dan sapi perah jantan belum bisa di andalkan.

Adiyoto mengungkapkan, bahwa hal tersebut berbeda dari kebijakan Pemerintah tentang peternakan yang mewajibkan setiap kota dan daerah wajib mempunyai RPH. “Setiap kota atau derah wajib mempunyai RPH, apabila tidak ada sapi yang dipotong ini nantinya apabila tidak di benahi akan lebih parah,” pungkasnya.

(RadarBandung/cr8)